Sejumlah asosiasi industri pertambangan di Indonesia menyuarakan keprihatinan atas ketidakpastian regulasi yang dinilai mengancam iklim investasi hilirisasi nikel pada Kamis (14/5/2026). Keluhan ini muncul menyusul adanya surat dari Kadin China yang menyoroti perubahan kebijakan secara mendadak di tengah gejolak ekonomi global.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, mengungkapkan bahwa investor asal China mendominasi sektor hilirisasi nikel berbasis teknologi RKEF dan HPAL di tanah air. Dilansir dari Industri, keluhan yang disampaikan pengusaha China tersebut mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha domestik akibat ketidakstabilan aturan.
"Poin utamanya adalah keluhan para pengusaha China terhadap iklim investasi. Banyaknya perubahan regulasi yang meningkatkan ketidakpastian berusaha di Indonesia," kata Arif Perdana Kusumah, Ketua Umum FINI.
Arif menambahkan bahwa sektor usaha pada dasarnya tetap berkomitmen mendukung agenda industrialisasi pemerintah. Namun, diperlukan sinergi yang lebih solid agar industri tetap kompetitif menghadapi tekanan rantai pasok global.
"Dunia usaha pada prinsipnya tetap mendukung penuh agenda hilirisasi dan industrialisasi. Namun diperlukan sinergi yang lebih kuat agar industri tidak hanya bertahan, tapi juga tetap kompetitif di tengah tekanan global yang semakin kompleks," tandas Arif Perdana Kusumah.
Ketua Komite Pertambangan Apindo, Hendra Sinadia, mengonfirmasi bahwa keresahan China Chamber of Commerce telah lama disuarakan oleh berbagai asosiasi profesi minerba. Meskipun memahami upaya pemerintah memaksimalkan penerimaan negara, Hendra mengingatkan pentingnya menjaga kelangsungan operasional perusahaan.
"Tingginya beban biaya operasional akibat perubahan berbagai regulasi perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga pelaku usaha bisa terus dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja," kata Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Bidang ESDM Apindo.
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, menilai secara konseptual kebijakan seperti reformasi formula HPM sebenarnya membawa transformasi positif bagi nilai mineral. Namun, implementasi yang terlampau cepat di saat harga sulfur melonjak justru memberatkan pelaku industri HPAL.
"Mereka (pengusaha dan investor) meletakkan bisnis untuk jangka panjang, termasuk tentunya dengan kesepakatan perbankan atau lender. Namun justru harus berubah dengan cepat atas revisi kebijakan dari Pemerintah," kata Singgih Widagdo, Ketua IMEF.
Praktisi tambang Rizal Kasli menekankan bahwa karakter investasi pertambangan bersifat jangka panjang sehingga perubahan regulasi tiba-tiba merusak kalkulasi kelayakan proyek. Ia menyarankan pemerintah untuk lebih aktif membuka ruang diskusi guna menjaga kepercayaan investor global.
"Untuk menyikapi hal tersebut dan mengingat kondisi geopolitik global saat ini, seyogianya pemerintah mempertimbangkan segala faktor agar industri tetap berkembang dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia kondusif," tegas Rizal Kasli, Ketua Dewan Penasehat Perhapi.
Laporan dari China Chamber of Commerce in Indonesia mencatat pemangkasan kuota produksi bijih nikel hingga lebih dari 70 persen bagi tambang besar. Selain itu, penetapan formula HPM baru dilaporkan memicu lonjakan harga bahan baku hingga 200 persen bagi para investor.
"Hal ini tidak hanya akan merusak proyek-proyek yang ada, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor dan lepangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia," tulis surat China Chamber of Commerce in Indonesia.
