Kementerian Perdagangan berupaya mendongkrak rasio kewirausahaan Indonesia dari 3,29 persen menjadi minimal 10 hingga 12 persen melalui penguatan sektor waralaba bagi pelaku UMKM. Strategi ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 5 Mei 2026, sebagai langkah menjadikan Indonesia sebagai negara maju melalui model bisnis yang terukur.
Dilansir dari Ekonomi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menilai model waralaba sangat potensial bagi pertumbuhan wirausaha baru. Struktur bisnis yang sudah terstandarisasi dianggap memudahkan masyarakat untuk memulai usaha dengan risiko yang lebih terprediksi dibandingkan membangun merek dari awal.
"Waralaba merupakan model bisnis yang efektif untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru karena bersifat terstandarisasi dan mudah diprediksi. Kementerian Perdagangan berkomitmen penuh dalam mendukung perkembangan kewirausahaan nasional," ujar Roro, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Roro menjelaskan bahwa fleksibilitas bisnis ini mencakup berbagai segmen masyarakat, termasuk kalangan muda yang inovatif hingga pensiunan. Pemanfaatan model ini diharapkan mampu memperluas inklusivitas ekonomi di berbagai lapisan masyarakat produktif.
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal atau klaim bebas risiko," tambah Roro, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Sektor ini menunjukkan performa yang signifikan dalam pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia mencatat kontribusi besar industri ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara pada tahun sebelumnya.
"Industri waralaba kita mencatatkan total omzet mencapai Rp143,25 triliun sepanjang tahun 2024 dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 98.000 orang. Angka tersebut membuktikan daya tahan sektor ini di tengah dinamika pasar," ujar Levita, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit.
Meski memiliki potensi besar, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan catatan mengenai tantangan operasional di lapangan. Salah satu isu utama yang disoroti adalah efisiensi distribusi barang yang memengaruhi daya saing produk dalam skema waralaba nasional.
"Kita membutuhkan kebijakan yang benar-benar sinkron antarinstansi pemerintah agar hambatan di lapangan dapat terurai secara efektif," tegas Juan, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Juan Permata Adoe.
Kebijakan yang terintegrasi antarlembaga diharapkan mampu menekan biaya logistik tinggi yang selama ini membebani para pelaku usaha. Optimalisasi koordinasi tersebut dipandang sebagai kunci utama agar kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat secara berkelanjutan.
