Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan tanggapan terkait kebijakan baru platform e-commerce yang membebankan biaya layanan logistik kepada penjual mulai Mei 2026. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pedagang yang mulai meninggalkan platform besar untuk beralih ke situs web mandiri.
Pemerintah menyatakan bahwa penetapan tarif layanan di pasar digital harus tetap memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh pihak. Dilansir dari Detik Finance pada Rabu (6/5/2026), kebijakan beban biaya kirim ini dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah di ekosistem digital.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam penerapan regulasi internal platform. Ia meminta agar setiap perubahan biaya tidak memberikan dampak negatif yang signifikan bagi para pelaku usaha, terutama produsen lokal.
"Pada prinsipnya hal tersebut harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya pelaku yang menjual produk lokal," ujar Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.
Iqbal juga menyoroti pentingnya jalur komunikasi yang terbuka antara penyedia layanan platform dengan para mitra penjual sebelum sebuah kebijakan resmi diberlakukan. Kemendag berkomitmen untuk terus mengawasi persaingan di pasar agar tetap kondusif bagi pertumbuhan produk dalam negeri.
"Selain itu yang perlu kami tekankan adalah pentingnya dialog antara platform dan seller. Kami juga terus memonitor agar ekosistem tetap kondusif dan kompetitif bagi produk lokal," terang Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.
Saat ini, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 sedang dipercepat untuk memperkuat pengawasan perdagangan elektronik. Aturan tersebut nantinya akan mewajibkan platform untuk merinci seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada para pedagang secara terbuka.
"Pengaturan mencakup seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada Pedagang, dimana PPMSE wajib menginformasikan seluruh jenis biaya, termasuk biaya logistik, agar ekosistem tetap sehat dan berkeadilan," tambah Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.
Kebijakan biaya logistik ini telah diumumkan oleh platform seperti TikTok Shop dan Shopee kepada para mitranya. TikTok Shop menjelaskan bahwa biaya baru ini mencakup seluruh rangkaian pemrosesan pesanan hingga pengiriman akhir dengan besaran yang fluktuatif mengikuti berat dan jarak.
"Biaya ini ditanggung oleh penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat pembayaran (checkout)," tulis pengumuman TikTok Shop kepada penjual.
Kebijakan ini menuai reaksi keras dari para pelaku usaha di media sosial, termasuk salah satu pemilik merek kecantikan lokal yang mengeluhkan peningkatan biaya produksi. Seorang pengguna media sosial X mengungkapkan pengamatannya terhadap fenomena eksodus para penjual ini.
"Lagi rame banyak seller yang naikin harga dan perlahan banyak yang cabut dari e-commerce dan beralih bikin web sendiri," tulis akun @txtdaron****.
Kondisi ekonomi saat ini membuat kenaikan biaya administrasi di marketplace dianggap sangat memberatkan margin keuntungan. Para penjual merasa terbebani oleh berbagai biaya tambahan yang terus meningkat di tengah situasi pasar yang kompetitif.
"Biaya-biaya tambahan marketplace juga naiknya ga kira-kira sih. In this economy, seller cari cuan dari jualan malah dipalakin makin tinggi," tulis akun @txtfromke******.
Dukungan terhadap keputusan para penjual untuk membangun platform mandiri juga terus mengalir di kalangan pedagang daring. Biaya administrasi yang tinggi menjadi alasan utama di balik dukungan terhadap gerakan pembuatan situs web sendiri tersebut.
"Aku pro, karena as seller ku paham admin e-commerce sekarang sangat teramat mencekik," tulis @bbang********.
Keresahan serupa juga disampaikan oleh penjual yang menyoroti kebijakan pengembalian barang atau retur yang merugikan pihak seller. Hal ini memperkuat keinginan banyak pelaku usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada platform marketplace besar.
"gua sangat mendukung kalau semua brand bikin website sendiri, karena jujur gua sebagai seller tikt*k sangat keberatan dengan kebijakan baru yang ga manusiawi itu. untung udah ga seberapa, seller malah di beratkan sama biaya retur," tulis akun @jenz****.
