Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis baru berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia, Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Regulasi tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola ekspor baru yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara ekspor tersebut. Aturan ini difokuskan untuk mengendalikan tata niaga tiga komoditas utama nasional, yaitu kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
Penyusunan aturan ini dipastikan berjalan cepat agar bisa segera mendukung implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah menargetkan draf regulasi tersebut selesai dalam waktu singkat.
"Permendagnya otomatis harus ada baru. Hari ini harus selesai, paling lambat besok. Tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ungkap Mendag Budi Santoso.
Langkah ini diambil guna memastikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor komoditas strategis tersebut. Pengaturan spesifik akan diterapkan pada komoditas yang telah ditentukan.
"Jadi ini akan mengatur mengenai tiga komoditas itu," jelas Mendag Budi Santoso.
Selain masalah mekanisme ekspor, pembenahan juga menyasar skema kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation khusus kelapa sawit. Beban kewajiban tersebut nantinya mengalami pengalihan tanggung jawab.
"Nanti kalau sudah berjalan penuh langsung ke DSI kan eksportirnya aturannya," tambah Mendag Budi Santoso.
Kebijakan penataan ini berkaitan dengan rencana jangka panjang pengelolaan korporasi negara. CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, pada Rabu (20/5/2026) menyatakan bahwa institusinya disiapkan bertransformasi menjadi BUMN untuk memperbaiki distorsi harga ekspor agar selaras dengan pasar global.
"Pada dasarnya ini masih masa awal, tapi memang arahnya akan menjadi BUMN," kata Rosan Roeslani dalam konferensi pers tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Gedung Parlemen.
