Kementerian Perhubungan mencatatkan realisasi belanja anggaran sebesar Rp9,08 triliun atau mencapai 32,27 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp28,09 triliun hingga 31 Mei 2026. Capaian penyerapan ini sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, seperti dilansir dari Detik Finance.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan rincian laporan keuangan tersebut di hadapan para anggota legislatif. Data internal menunjukkan adanya deviasi positif senilai Rp0,60 triliun apabila dibandingkan terhadap target penarikan dana bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Dapat kami sampaikan, hingga 31 Mei 2026 realisasi anggaran sebesar 32,27%, lebih tinggi dibanding target kumulatif sebesar 30,10%. Dengan demikian terdapat deviasi positif sekitar Rp 0,60 triliun terhadap target penarikan dana bulan Mei," ujarnya Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja memperlihatkan bahwa porsi belanja pegawai mencatatkan persentase tertinggi. Sebaliknya, realisasi untuk belanja barang baru menyentuh angka 25,90 persen dan belanja modal menjadi yang terendah dengan capaian di bawah 20 persen dari pagu efektif.
"Dari sisi jenis belanja, realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,53 triliun atau 72,62% dari pagu efektif Rp 4,86 triliun. Belanja barang sebesar Rp 4,04 triliun atau 25,90% dari pagu efektif sebesar Rp 15,60 triliun. Belanja modal sebesar Rp 1,05 triliun atau 19,62% dari pagu efektif Rp 7,64 triliun," jelas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Jika ditinjau dari asal sumber pendanaan, Rupiah Murni menjadi penyumbang serapan terbesar dengan nilai realisasi Rp6,56 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak menyusul dengan sumbangan sebesar Rp1,23 triliun, disusul Badan Layanan Umum senilai Rp637 miliar, serta dana pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp557 miliar.
Sementara itu, sumber pendanaan yang berasal dari surat berharga syariah negara mencatatkan penyerapan paling minim. Angka realisasi dari SBSN tercatat baru menyentuh Rp78 miliar atau setara dengan 7,78 persen dari total pagu efektif.
"Secara umum penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran," ucap Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Guna mempercepat penyerapan sisa anggaran, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan lima langkah strategis utama. Program penyerapan tersebut meliputi percepatan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi kegiatan prioritas, penguatan monitoring fisik dan keuangan, revisi anggaran siap serap, serta pengendalian rencana penarikan dana.
"Dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp 27,21 triliun atau sekitar 96,84% dari pagu efektif," tandas Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
