Kementerian Keuangan menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membayar gaji pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada tahap awal operasional. Dukungan pendanaan ini dipastikan akan berlangsung selama dua tahun pertama guna menjamin kelancaran aktivitas koperasi sebelum mampu menghasilkan pendapatan mandiri pada Selasa (5/5/2026).
Langkah ini merupakan skema jembatan yang disusun pemerintah agar operasional di tingkat desa tidak terhambat kendala finansial saat memulai usaha. Dilansir dari Money, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung fase awal lembaga ekonomi desa tersebut melalui instrumen kas negara.
"Untuk 2 tahun pertama itu akan diupayakan dari APBN," ujar Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Pemerintah melibatkan koordinasi lintas kementerian dalam proses rekrutmen pegawai, termasuk Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test guna memastikan standar kualitas SDM yang ditempatkan di setiap koperasi desa.
"Kalau untuk kegiatan rekrutmennya, kembali di masing-masing K/L. Untuk penerimaan pegawainya, nanti ada BKN, untuk Kementerian PANRB, dan untuk Danantara," jelas Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menargetkan setelah melewati periode dua tahun, koperasi tersebut sudah memiliki basis usaha yang kuat dan menguntungkan. Pada titik tersebut, tanggung jawab pembiayaan operasional termasuk gaji pegawai akan sepenuhnya beralih dari beban APBN ke dana mandiri organisasi.
"Planningnya pemerintah itu dalam 2 tahun pertama akan didukung dari APBN. Setelah 2 tahun, dia akan menggunakan dana operasionalnya dari KDMP," kata Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Saat ini, alokasi anggaran secara mendetail masih dalam tahap pematangan di internal kementerian terkait. Program penguatan ekonomi lokal ini juga melibatkan peran Agrinas Pangan Nusantara untuk memperkokoh posisi koperasi di tengah masyarakat pedesaan.
"Yang mudah-mudahan dia sudah mulai eksis, dia mulai untung. Jadi, bridging awal yang akan didukung dari APBN untuk 2 tahun pertama," lanjut Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
"Nanti detail dari APBNnya lagi didiskusikan di internal Kemenkeu," ungkap Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
