Kementerian Keuangan melakukan penyerapan obligasi negara sebesar Rp600 miliar pada Selasa (19/5/2026) di Jakarta guna menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang sedang menghadapi tekanan keuangan domestik, dilansir dari Nasional.
Realisasi pembelian instrumen pasar keuangan tersebut diakui masih berada di bawah target harian pemerintah yang dipatok sebesar Rp2 triliun akibat rendahnya tekanan jual dari para investor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah intervensi ini memanfaatkan mekanisme pengelolaan kas internal pemerintah tanpa melibatkan lembaga keuangan negara lainnya karena volatilitas pasar masih terkendali.
"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp 2 triliun, hanya dapat Rp 600 miIiar, artinya yang jual juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pemerintah sejauh ini masih menahan pengaktifan kerangka kerja stabilisasi pasar yang melibatkan institusi eksternal seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
"Ini baru cash management. Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayanlah," kata Purbaya.
Pengamat Syafruddin menilai kehadiran Kementerian Keuangan di pasar surat berharga sangat mendesak untuk mencegah kepanikan penjualan di tengah penurunan IHSG sebesar lebih dari 4 persen dan kenaikan premi risiko credit default swap (CDS) Indonesia.
"Dalam situasi seperti ini, Kemenkeu perlu hadir untuk mencegah panic selling di SBN, menjaga likuiditas pasar, dan menahan kenaikan biaya pembiayaan APBN," kata Syafruddin kepada KONTAN, Selasa (19/5/2026).
Ia mengingatkan pentingnya batasan dana, target tenor, serta strategi keluar yang jelas agar intervensi ini tidak menurunkan kredibilitas fiskal di mata pelaku pasar.
"Pasar bahkan mulai memprice peluang BI Rate naik ke 5% dari 4,75%, sehingga dukungan fiskal melalui SBN tidak boleh menggantikan sinyal moneter yang kredibel," katanya.
Syafruddin mengharapkan koordinasi ini dipahami sebagai pembagian tugas di mana Bank Indonesia fokus pada nilai tukar rupiah dan inflasi, sedangkan Kemenkeu mengamankan likuiditas SBN.
"Respons pasar yang diharapkan ialah penurunan tekanan jual SBN, volatilitas yield yang lebih terkendali, CDS tidak melebar lebih jauh, forward rupiah tidak makin masuk ke area 18.000, dan investor asing tidak mempercepat keluar dari aset rupiah," katanya.
Pemerintah juga disarankan melakukan komunikasi publik secara transparan bahwa dana Rp2 triliun per hari tersebut murni untuk memutus spiral risiko bagi perekonomian, bukan menyelamatkan investor.
"Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada satu hal, pemerintah dan BI harus berbicara dalam satu kerangka, menjaga independensi BI, menjaga disiplin APBN, dan menunjukkan bahwa negara sedang memutus spiral risiko, bukan menutupi kepanikan pasar," pungkas Syafruddin.
