Menteri Keuangan Purbaya mencopot Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran setelah sistem internal Direktorat Jenderal Anggaran mengalami kebocoran yang meloloskan pengadaan 21.801 unit motor listrik. Insiden yang dikonfirmasi pada Senin (11/5/2026) ini menyebabkan anggaran operasional tetap mengalir meski sebelumnya telah ditolak secara resmi.
Dilansir dari Suara, kegagalan manajemen sistem di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini terungkap setelah Menteri Keuangan Purbaya melakukan perombakan besar di jajaran eselon I. Selain Luky Alfirman, Febrio Nathan Kacaribu juga dilepas dari posisinya sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal akibat persoalan disiplin anggaran yang serupa.
Masalah utama berpusat pada celah keamanan atau loophole pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang gagal memblokir usulan dana. Akibatnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap dapat memproses pembelian puluhan ribu motor listrik untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025.
Purbaya memberikan tanggapan singkat saat ditanya mengenai keterkaitan pencopotan Luky dengan kelalaian dalam meloloskan anggaran pengadaan kendaraan listrik tersebut di tengah skandal kebocoran sistem.
"Mungkin (karena hal itu). Anda tebak sendiri," kata Purbaya, Senin (11/5/2026).
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh DJA saat ini tengah menjalani perbaikan menyeluruh guna menutup peluang terjadinya kesalahan serupa. Ia menegaskan bahwa instruksi penolakan pembelian unit kendaraan tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan sejak tahun lalu.
"Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (7/5/2026).
Berdasarkan data operasional, pengadaan tetap berjalan secara masif di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional meskipun terdapat pertentangan kebijakan di level kementerian. Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa seluruh unit kendaraan yang dipersoalkan telah dibeli untuk kepentingan mobilitas program negara tersebut.
Luky Alfirman sendiri merupakan birokrat senior yang telah berkarir di Kemenkeu sejak 1995 dan pernah menduduki berbagai posisi strategis. Namun, kegagalan filtrasi anggaran pada sistem DJA yang dianggap sebagai benteng perlindungan APBN kini menjadi sorotan tajam bagi akuntabilitas belanja negara.
