Kementerian Keuangan mulai menggelontorkan dana sekitar Rp2 triliun per hari untuk mengintervensi pasar obligasi demi meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Selasa (19/5/2026).
Langkah pemerintah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) secara rutin ini memicu kekhawatiran dari pengamat ekonomi karena dinilai berisiko membebani kapasitas fiskal negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan di Istana Negara pada Senin (19/5/2026) bahwa pemerintah telah masuk ke pasar obligasi secara bertahap untuk menjaga stabilitas dan menarik kembali minat investor asing.
"Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga jadi harusnya sih ke depan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari bond market," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menambahkan bahwa dana Rp2 triliun per hari yang disiapkan pemerintah tersebut berasal dari pengelolaan kas yang dinilai masih cukup longgar sehingga tidak mengganggu kebutuhan anggaran negara.
Kebijakan intervensi ini mendapat tanggapan kritis dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang menilai kemampuan APBN sangat terbatas di tengah penerimaan negara yang masih tertekan.
"Pertanyaannya, memang uangnya ada? Sekarang kalau Rp 2 triliun per hari, sampai kapan kapasitas APBN atau fiskal untuk bisa menstabilkan nilai tukar rupiah di pasar obligasi?" ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Bhima berpendapat bahwa tekanan keuangan saat ini juga terjadi di pasar modal yang menghadapi risiko keluarnya dana asing atau capital flight, sehingga intervensi di pasar obligasi saja belum tentu cukup kuat meredam pelemahan rupiah.
"Bagaimana dengan capital flight atau keluarnya dana di pasar modal? Emang pemerintah mau masuk ke pasar saham juga?" kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Menurutnya, kebijakan pembelian obligasi negara ini kontradiktif dengan kondisi dompet pemerintah saat ini mengingat penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sedang mengalami tekanan sementara beban utang tetap besar.
"Ini pemerintah kan dompetnya sedang tipis. Dari awal sudah kita kasih tahu, sisa anggaran lebih (SAL) itu jangan dimasukkan ke bank Himbara, karena suatu saat akan dibutuhkan sebagai buffer," tegas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Penggunaan anggaran yang besar secara terus-menerus untuk membeli obligasi negara dikhawatirkan akan seperti menggarami air laut dan tidak memberikan dampak signifikan apabila tekanan pasar global terus berlanjut.
