Kementerian Keuangan mengucurkan anggaran belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 153,1 triliun hingga 30 April 2026 untuk memproteksi daya beli masyarakat dari tekanan ekonomi global. Nilai realisasi tersebut setara dengan 34,4 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan.
Pengeluaran tersebut ditujukan untuk meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga komoditas, seperti dilansir dari Money. Dari keseluruhan dana yang digelontorkan tersebut, serapan belanja subsidi menyentuh angka Rp 74,9 triliun dan pos belanja kompensasi menembus Rp 78,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan penyerapan anggaran ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Penyaluran dana disesuaikan langsung dengan volume kebutuhan penyerapan energi yang diajukan oleh badan usaha milik negara terkait.
“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Faktor pendorong tingginya realisasi kuartal pertama ini mencakup pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi rupiah, hingga lonjakan konsumsi energi. Selain itu, terdapat pembiayaan uang muka subsidi pupuk serta peningkatan distribusi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik.
Pemerintah menilai situasi keuangan negara saat ini masih berada dalam koridor yang terkendali. Pengalaman dalam memitigasi lonjakan harga energi global pada masa konflik Rusia-Ukraina tahun 2022 menjadi acuan pemerintah dalam mengelola gejolak fiskal saat ini.
Berdasarkan data hingga April 2026, volume penyaluran BBM bersubsidi telah menyentuh 4.704,6 ribu kiloliter atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,2 persen secara tahunan. Sementara itu, distribusi elpiji ukuran 3 kilogram juga mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen menjadi 2.152,8 juta kilogram.
Peningkatan cakupan juga terjadi pada sektor non-bahan bakar, di mana subsidi listrik kini telah menjangkau 42,9 juta pelanggan atau naik 2,2 persen. Lonjakan tertinggi tercatat pada sektor pertanian dengan penyaluran pupuk subsidi yang melonjak 25,2 persen hingga mencapai 2,9 juta ton.
Pada sektor pembiayaan usaha, pemerintah tercatat telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1,54 juta debitur selama periode empat bulan pertama tahun ini. Secara akumulatif, realisasi belanja pemerintah pusat per April 2026 mencapai Rp 826 triliun, tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja negara tersebut ditopang oleh realisasi anggaran kementerian/lembaga yang menyerap Rp 400,5 triliun atau tumbuh sebesar 57,9 persen. Di sisi lain, belanja non-kementerian/lembaga mencatatkan realisasi sebesar Rp 425,5 triliun atau meningkat 45,2 persen.
