Kementerian Keuangan berencana menerbitkan obligasi berdenominasi renminbi atau Panda Bond di pasar domestik China pada Juni 2026 mendatang. Dilansir dari Ekonomi, langkah strategis ini diambil sebagai upaya diversifikasi instrumen pembiayaan sekaligus menekan ketergantungan pemerintah terhadap pasar modal Barat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemilihan instrumen di pasar Tiongkok tersebut didasari oleh tingkat imbal hasil atau yield yang dianggap lebih efisien. Pemerintah menargetkan efisiensi beban kas negara melalui suku bunga yang kompetitif di pasar tersebut.
"Kita tetap diversifikasi supaya tidak bergantung kepada pendanaan dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat saja, dan yield-nya juga lebih rendah, sekitar 2,3% sampai 2,5%," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Pihak kementerian mengklaim telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah lembaga keuangan termasuk OCBC. Ketertarikan para calon investor di Tiongkok terhadap surat utang Indonesia dilaporkan berada pada level yang cukup tinggi.
Kemenkeu juga menggandeng Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) untuk memfasilitasi proses eksekusi di lapangan. Bank raksasa tersebut telah memberikan konfirmasi kesiapan untuk menjalankan penawaran obligasi pemerintah di pasar daratan China.
Purbaya turut memberikan penegasan mengenai perbedaan antara instrumen yang akan diterbitkan ini dengan obligasi berdenominasi renminbi yang pernah dirilis sebelumnya di pasar luar negeri.
"Yang kemarin Dim Sum Bond itu pasarnya di Hong Kong, sedangkan ini Panda Bond diterbitkan di China [daratan]," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Besarnya potensi likuiditas di pasar obligasi China menjadi alasan utama keyakinan pemerintah akan serapan Panda Bond. Kepemilikan aset yang masif oleh Tiongkok dinilai sebagai peluang besar bagi stabilitas pendanaan Indonesia.
"Anda tahu China pegang berapa triliun aset Amerika Serikat. Jadi dana mereka sangat besar. Jadi kita harus diversifikasi [ke sana]," tutup Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
