Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM) meluncurkan program Perintis Berdaya Connect di Jakarta pada Rabu (13/5/2026) untuk mempercepat peningkatan kelas pelaku UMKM. Inisiatif ini berfokus pada kemudahan pengurusan legalitas usaha, mulai dari SNI hingga sertifikasi halal.
Program tersebut dirancang sebagai langkah konkret pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui ekosistem yang terkoneksi. Dilansir dari Suara, skema ini mempertemukan para pelaku ekonomi kreatif dan koperasi dengan berbagai mitra strategis di sektor terkait.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa program ini merupakan strategi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah ingin memastikan adanya wadah pemberdayaan yang berkelanjutan.
"Perintis Berdaya Connect adalah jembatan nyata agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu naik kelas menjadi penggerak ekonomi," ujar Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM.
Langkah ini juga sejalan dengan instruksi kepemimpinan nasional untuk menjadikan sektor usaha kecil sebagai pilar utama ekonomi negara. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum dialog yang melibatkan aspirasi langsung dari para pelaku usaha lapangan.
"Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat jelas: UMKM harus diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Melalui dialog ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil benar-benar relevan dengan kebutuhan Bapak/Ibu sekalian," kata Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM.
Selain sesi diskusi, acara ini memfasilitasi business matching agar pelaku usaha bisa berkonsultasi langsung mengenai teknologi dan proses bisnis. Kemenko PM menekankan pentingnya output nyata berupa dokumen legalitas yang sah bagi para peserta.
"Aspirasi yang muncul dalam dialog tadi menunjukkan bahwa pelaku usaha butuh solusi cepat dan nyata. Oleh karena itu, kami memastikan adanya output konkret hari ini yang langsung diwujudkan melalui pelaksanaan business matching ini," ucap Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM.
Pemerintah menargetkan perlindungan menyeluruh bagi produk-produk lokal agar memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar. Hal ini mencakup aspek perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan 360° bagi para pengusaha UMKM agar mereka benar-benar aman dan berdaya saat mengomersialkan produknya," sambung Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM.
Kemenko PM merencanakan replikasi model Perintis Berdaya Connect ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ekspansi ini menjadi bagian dari target Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif serta berdaya saing global.
