Kementerian Perindustrian menjamin keamanan ketersediaan stok bahan baku bagi industri petrokimia nasional guna menghadapi tekanan geopolitik global. Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Wiwik Pudjiastuti, dalam acara diskusi kebijakan di Jakarta pada Rabu (6/5/2026).
Ketersediaan pasokan saat ini dinilai stabil berkat strategi pengelolaan inventaris yang adaptif oleh pelaku industri. Meskipun ketergantungan pada impor nafta masih tinggi, ketersediaan fisik tetap terjaga melalui diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara untuk memitigasi dampak konflik eksternal, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
Kondisi sektor hulu petrokimia diklaim telah menunjukkan tren pemulihan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Kondisi hulu, petrokimia sudah mulai membaik. Kita bisa pastikan bahwa stok aman,” ujarnya Wiwik Pudjiastuti, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal IKFT Kemenperin.
Pemerintah menaruh perhatian khusus pada nafta karena sebagian besar kebutuhan domestik masih bergantung pada pasar luar negeri yang rentan gejolak. Sebagai langkah antisipasi, penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) didorong sebagai bahan baku alternatif melalui pemberian fasilitas pembebasan bea impor selama enam bulan ke depan.
“Alternatif ini diupayakan supaya ketergantungan nafta bisa diselesaikan,” sebut Wiwik Pudjiastuti, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal IKFT Kemenperin.
Pemanfaatan kondensat atau hidrokarbon cair ringan hasil sampingan pengolahan gas alam juga menjadi fokus pengembangan industri ke depan. Selain itu, optimalisasi batu bara dengan dukungan teknologi diharapkan mampu menciptakan produk kimia bernilai tinggi untuk memperkuat struktur industri nasional.
“Ke depan dengan memanfaatkan batu bara. Dengan teknologi, batu bara bisa menjadi bahan baku yang bernilai dikembangkan menjadi produk kimia,” tutur Wiwik Pudjiastuti, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal IKFT Kemenperin.
Guna memperkuat sektor ini, Kemenperin menyiapkan berbagai stimulus fiskal bagi investor dan pelaku usaha. Kebijakan tersebut mencakup pemberian tax holiday, tax allowance, dan tax deduction, serta pemberian kemudahan akses terhadap bahan baku industri dan pengembangan teknologi energi alternatif.
