Kementerian Pertanian mendorong penambahan porsi telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menyerap surplus produksi nasional sekaligus menstabilkan harga di tingkat peternak yang sedang merosot pada Selasa (12/5/2026). Langkah strategis ini diambil menyusul terjadinya disparitas harga yang signifikan antara produsen dan konsumen di pasar.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta asosiasi peternak untuk mencari solusi teknis. Berdasarkan data Kementan, stok telur nasional saat ini mengalami surplus sebesar 13 persen dari total kebutuhan masyarakat.
Dilansir dari Detik Finance, harga telur di tingkat peternak saat ini menyentuh angka Rp 22.500 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 26.500 per kilogram. Kondisi ini menekan pendapatan para produsen di tengah biaya produksi yang tetap tinggi.
"Kita tentu mendorong agar program makan bergizi gratis juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar harga beli telur ini juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Selain penambahan menu, pemerintah berencana mengoptimalkan distribusi pangan dari wilayah surplus seperti Pulau Jawa ke daerah yang masih mengalami defisit pasokan. Upaya fasilitasi distribusi ini diharapkan mampu menyeimbangkan harga telur secara nasional, terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
"Kita masih punya Pulau Papua yang masih di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh karena itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi harga ini adalah bagaimana memfasilitasi distribusi dari daerah produsen ke daerah yang masih defisit atau daerah surplus ke daerah defisit," jelas Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Anomali harga di pasar juga menjadi sorotan tajam dari pihak asosiasi peternak yang melihat adanya ketimpangan antara harga di kandang dengan harga eceran. Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, mensinyalir adanya praktik perantara yang merusak stabilitas harga.
"Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," ujar Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Herry mendesak pemerintah melalui Satgas Pangan untuk segera melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi telur agar harga kembali wajar. Saat ini peternak harus menanggung kerugian karena harga jual lebih rendah dibandingkan biaya operasional harian.
"Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tau tadi harga berapa dibilang? Rp21.000, kalian beli telur berapa? Rp29.000-Rp30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp8.000 itu? itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," imbuh Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Kesenjangan ini sangat memberatkan karena biaya produksi telur saat ini mencapai Rp 24.000 per kilogram, sehingga selisih harga jual di peternak berujung pada kerugian nyata bagi pelaku usaha peternakan.
"Biaya produksi sekarang Rp24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita," jelas Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
