Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang skema penyaluran Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram sebagai opsi substitusi LPG. Langkah ini diambil demi memangkas ketergantungan terhadap impor energi nasional.
Dalam mekanisme yang sedang dimatangkan tersebut, masyarakat nantinya tidak akan dibebani biaya untuk pembelian tabung perdana. Seperti dilansir dari Suara, pasokan tabung akan disediakan langsung oleh badan usaha penyedia gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa masyarakat cukup menukarkan tabung kosong ketika isi gasnya sudah habis.
"Skemanya, itu masyarakat tidak beli tabung. Tabung milik badan usaha, supplier gasnya. Skema yang sedang dibuat sekarang, masyarakat tidak diharuskan beli tabung," kata Laode saat ditemui wartawan di Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah mengagendakan proses pencarian jenis tabung yang tepat dan aman dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Setelah jenis tabung dipastikan, uji coba keandalan dan faktor keselamatan segera dilakukan.
"Jadi, kita sekarang fokus kepada proses pengujian. Proses pengujian ini butuh tabung yang ril. Untuk bisa kita dapatkan tabung yang real, minimum kita harus pesan 100 ribu," jelasnya.
Proses pemesanan dan penyediaan tabung standar tersebut kini sedang dijalankan oleh calon badan usaha yang bertindak sebagai mitra penyedia.
Kementerian ESDM memproyeksikan proyek percontohan atau pilot project di beberapa kota besar di Pulau Jawa setelah ketersediaan tabung terpenuhi.
"Kota-kota besar di Pulau Jawa, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, seperti itu," kata Laode.
Walaupun mengusung sistem penukaran yang serupa dengan LPG 3 kilogram, pemerintah tetap bakal menerapkan regulasi pembatasan volume tabung bagi tiap rumah tangga.
Program diversifikasi ke CNG ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka impor LPG nasional yang saat ini menyentuh angka 80 persen dari total kebutuhan domestik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemilihan CNG didasarkan pada ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah dan tersebar merata di berbagai daerah.
"Berbeda dengan LPG yang bahan baku harus diimpor dari luar negeri," tutur Bahlil.
