Sektor perumahan nasional terus diperkuat melalui penyaluran bantuan permodalan strategis bagi para pelaku usaha lokal. Seperti dilansir dari Suara, Dwi Sudarmadi yang merupakan pemilik toko bahan bangunan asal Klaten, Jawa Tengah, terpilih menerima fasilitas Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp5 miliar.
Fasilitas pembiayaan ini diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan suku bunga rendah sebesar 6 persen. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penunjang ekosistem perumahan.
Dwi Sudarmadi yang kini berusia 54 tahun terpilih oleh BRI Regional Office Yogyakarta karena rekam jejak bisnisnya yang dinilai baik dan tertib dalam menyelesaikan kewajiban kredit terdahulu. Penyerahan bantuan ini dilangsungkan dalam sebuah acara di Gelora Prapto Srimulyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Juli 2026.
KPP dijalankan pemerintah dengan menggandeng sejumlah mitra perbankan termasuk BRI, BP Tapera, serta pemerintah daerah setempat. Dukungan ini menyasar para pengembang, kontraktor, arsitek, hingga toko material guna menggenjot kapasitas usaha mereka.
Mengenai perolehan modal kerja dengan suku bunga rendah tersebut, Dwi Sudarmadi menyampaikan pandangannya.
"Jujur saja secara bunga itu sangat ringan sekali. Sangat terbantu. Setau saya dengan bunga senilai itu dibanding pinjaman yang umum selisih banyak. Misal biasa itu 12 persen, ini ketemunya hanya 6 persen," kata Dwi.
"Bunganya rendah sekali. Kalau buat orang usage sangat membantu," sambungnya.
Pria yang mengelola usaha TB Bersinar Jaya dan TB Dwi Jaya ini mengaku tidak menyangka akan ditunjuk langsung menjadi penerima bantuan permodalan bersubsidi.
"Terus terang tidak terduga. Maksud saya, ini benar atau enggak. Dadakan kayak gitu. Prosesnya cepat dan gampang sekali. Saya tidak menduga kalau benar serius terjadi," ungkap pria 54 tahun itu.
Dwi menduga penunjukan tersebut didasari oleh loyalitas dan hubungan kerja sama dengan pihak bank yang telah berjalan selama puluhan tahun.
"Saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin itu kebijakan BRI Klaten. Nggak tau kok yang dipilih saya. Saya mungkin hanya salah satu nasabah dari Klaten. Secara detailnya saya tidak tahu," kata Dwi.
Saat ini, unit usaha material milik Dwi telah berkembang menjadi tiga toko dan satu gudang besar di wilayah Klaten. Bisnisnya juga bertindak sebagai pemasok utama bahan bangunan bagi puluhan pengembang perumahan subsidi di wilayah tersebut.
"BRI itu saya kira punya penilian sendiri. Kayak track record karena kami punya hubungan sudah lama sekali, sudah puluhan tahun," ujar Dwi.
"Sejak saat itu, pernah ajukan kredit piutang juga, tapi angsuran apa saya tertib tidak pernah ada masalah. Mungkin itu salah atu penilaian juga. Usaha saya juga secara keberlanjutan secara grafik naik," imbuhnya.
Dwi Sudarmadi mengawali bisnis toko bangunan pada 2005 menggunakan dana hasil tabungannya selama lima tahun bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan. Hubungan kemitraannya dengan BRI dimulai pada 2010 saat usahanya mengalami masalah perputaran uang akibat kasus penipuan senilai Rp500 juta.
"Itu sejarahnya di Toko Kemalang. Karena saya megang produknya Arwana, saya mendistribusikan. Tapi kan banyak truk besar dan truk pasir. Saya akhirnya buka cabang di Klaten.
"Baru satu tahun ngisi-ngisi barang, saya ketipu Rp500 juta. Menurut saya itu besar sekali, sekitar 2010. Ada masalah kasus tertipu itu. Perputaran uang terganggu, jujur stres," lanjutnya.
Krisis keuangan tersebut berhasil teratasi setelah Dwi memperoleh kucuran kredit modal kerja dari pihak perbankan.
"Akhirnya ketemu orang BRI, masuk di BRI, gelontorkan pinjaman. Kayaknya Rp500 juta itu pinjaamnya. Saya agak lupa ya," tuturnya menambahkan.
Kini, ketiga cabang toko material milik Dwi telah dilengkapi fasilitas pembayaran digital seperti QRIS dan mesin EDC (Electronic Data Capture) dari BRI guna mempermudah operasional kasir.
Ayusha Rizkyana yang bertugas sebagai kasir di cabang TB Bersinar Jaya menjelaskan dampak positif dari implementasi transaksi nontunai tersebut bagi pembukuan harian.
"Tiap hari dipakai. Pembeli sering pakai QRIS malahan. Kalau tunai sedikit. Belanja Rp3 ribu gitu pakai QRIS kok. Tapi tidak masalah, tidak apa-apa, karena di sini tidak ada minimal order," ujar Ayusha.
Sistem digital ini dinilai meminimalkan risiko selisih hitung operasional toko yang memiliki omzet harian besar.
"Ada QRIS jadi lebih mudah, meringankan beban kasir. Sebelum ada QRIS kalau ngitung manual capek. Risiko uang palsu, terus kalau nyelip. Soalnya kalau ngitung kan banyak. Dulu-dulu biasanya setoran di atas Rp50 juta, itu manual ngitung sendiri. Sekarang kan sudah pakai QRIS, EDC, transfer. Jadi lebih enak," lanjutnya.
Rencana pengembangan usaha selanjutnya dari TB Bersinar Jaya mencakup pengalihan sistem pembayaran gaji karyawan (payroll) dari metode manual menjadi sistem digitalisasi perbankan lewat layanan BRI.
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Lewas Sektor Perumahan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa KPP diproyeksikan sebagai instrumen penguat ekosistem perumahan nasional yang sekaligus menaikkan kelas usaha rakyat. Penambahan modal kerja hingga Rp5 miliar diharapkan mempercepat pertumbuhan pelaku usaha seperti toko bangunan.
"Ketika sektor perumahan bergerak, ekonomi rakyat ikut bergerak. Tukang bangunan bekerja, toko material berkembang, UMKM tumbuh, dan lapangan kerja tercipta. Karena itu KPP harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat," kata Ara.
Menteri PKP berharap dampak positif program pembiayaan ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas lewat penyerapan tenaga kerja.
"Kami ingin sektor perumahan menjadi penggerak ekonomi rakyat. Jika usaha rakyat berkembang, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan meningkat, maka manfaat program ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.
Dalam kegiatan penyaluran massal di Bantul tersebut, BRI mencatatkan nilai serapan KPP sebesar Rp332,5 miliar yang didistribusikan kepada 966 nasabah. Berdasarkan data per 25 Mei 2026, BRI menjadi bank penyalur KPP terbesar secara nasional dengan realisasi Rp9,21 triliun atau menguasai porsi 54,6 persen dari total realisasi nasional.
