Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana memanggil pengelola platform e-commerce guna merespons kenaikan biaya logistik yang dibebankan kepada pedagang sejak Mei 2026. Langkah ini diambil setelah munculnya keluhan dari pelaku usaha yang merasa tertekan oleh kebijakan tarif pengiriman tersebut.
Dilansir dari Ekonomi, sejumlah pelaku UMKM dilaporkan mulai meninggalkan platform digital untuk berjualan secara mandiri akibat beban biaya yang meningkat. Pemerintah kini tengah menyiapkan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas dinamika pasar tersebut.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengatur pertemuan yang mempertemukan pihak platform online dengan asosiasi peritel dan penyedia jasa logistik. Hal ini bertujuan agar setiap pihak dapat menyelaraskan kepentingan demi keberlangsungan usaha kecil.
"Kami akan mengumpulkan platform online, kemudian asosiasi-asosiasi peritel, sehingga kita duduk bersama, termasuk dengan logistiknya. Karena kita di sini nggak bisa mempertahankan ego masing-masing, karena UMKM itu jelas, dia itu adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dan seperti kata Pak Prabowo, pengusaha juga harus toleransi, pengusaha besar harus toleransi," kata Helvi dalam konferensi pers di InaBuyer Expo 2026, Jakarta, Selasa (5/4/2026).
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif tanpa menyudutkan salah satu pihak. Fokus utama saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga melalui dukungan terhadap seluruh skala unit usaha.
"Jadi, bagaimanapun pemerintah tidak ingin siapapun disakiti, apakah itu usaha ultramikro, mikro, kecil, menengah, maupun usaha besar, karena semua itu dibutuhkan untuk pertumbuhan 8%," ujarnya.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengonfirmasi bahwa pertemuan formal dengan platform e-commerce akan segera dilaksanakan. Agenda tersebut bertujuan untuk membedah akar permasalahan di balik kenaikan tarif yang terjadi secara tiba-tiba.
"Insya Allah minggu depan ya. Kita mau atur jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman," kata Temmy.
Temmy mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan langsung dengan pihak platform mengenai komponen biaya logistik tersebut. Pemerintah ingin mendengar penjelasan rinci mengenai alasan di balik penyesuaian tarif administrasi hingga layanan pengiriman.
"Kita akan coba ngobrol dulu lah dengan teman-teman ini. Kenapa sih masalahnya? Kenapa mereka menaikkan? Karena kan selama ini kan memang kita berpikir bahwa di tarif, di admin fee, layanan, tiba-tiba logistik, kita mau tahu masalahnya apa sih," ujarnya.
Mengenai fenomena pelaku usaha yang beralih ke penjualan langsung, Temmy menilai keputusan tersebut didasarkan pada perhitungan laba rugi masing-masing individu. Namun, ia mengingatkan adanya risiko teknis seperti pembatalan transaksi pada metode pembayaran di tempat yang dapat merugikan penjual.
"Ini kan bisnis ya. Kalau orang bisnis, mana yang lebih menguntungkan itu akan diambil. Kita tidak mungkin memaksakan, kamu harus masuk platform. Enggak," pungkasnya.
