Pengelola Eduwisata Bhinneka Keluhkan Kendala Pemasaran Produk Olahan Sampah

Pengelola Eduwisata Bhinneka Keluhkan Kendala Pemasaran Produk Olahan Sampah

Warga RT 014 RW 006 Kebon Kosong melalui Kampung Eduwisata Bhinneka berhasil memproduksi barang bernilai ekonomi dari limbah rumah tangga, namun kini mereka terhambat oleh minimnya akses pasar. Kendala ini menyebabkan stok produk hasil olahan menumpuk pada Selasa (13/5/2026), meski proses pemilahan sampah di lingkungan tersebut sudah berjalan baik.

Dilansir dari Megapolitan, inisiatif lingkungan ini mengubah botol plastik, sampah organik, hingga minyak jelantah menjadi komoditas siap jual. Namun, keberhasilan dalam sistem produksi tersebut tidak dibarengi dengan serapan pasar yang memadai untuk menampung seluruh hasil olahan warga.

Pengelola Eduwisata Bhinneka, Joko Sarjono, menjelaskan bahwa persoalan distribusi menjadi hambatan utama setelah proses pengolahan selesai dilakukan. Kurangnya jangkauan pasar membuat barang-barang yang telah diproses tidak tersalurkan secara maksimal.

"Kadang setelah kita buat pupuk, minyak, pokoknya hasil dari sampah yang diolah diproses ke mana, didistribusikan ke mana. Karena pasarnya masih kurang," kata Joko Sarjono, Pengelola Eduwisata Bhinneka.

Pihak pengelola merinci bahwa sampah organik yang berasal dari sisa makanan dan buah-buahan diolah menjadi pupuk kompos berkualitas. Produk ini ditawarkan dengan harga Rp 12.000 untuk kemasan 3 kilogram dan Rp 15.000 untuk ukuran 4 kilogram.

Joko mengungkapkan bahwa saat ini terjadi penumpukan stok pupuk akibat jumlah pembeli yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi harian di bank sampah tersebut.

"Sekarang kondisinya, pupuknya kelebihan produksi. yang beli jarang, jadi numpuk," katanya.

Selain memproduksi pupuk, bank sampah ini juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk menyalurkan minyak jelantah yang dikumpulkan dari rumah-rumah warga. Joko mencatat bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah sampah secara mandiri telah menunjukkan perkembangan yang positif.

Guna mengatasi persoalan serapan pasar, Joko mengharapkan intervensi dari pemerintah daerah dalam membantu distribusi produk. Ia menyarankan agar dinas-dinas terkait dapat memanfaatkan produk hasil warga untuk kebutuhan program pemerintah.

"Bisa aja pemerintah beli produk dari kita, terus didistribusikan ke kedinasan lainnya. Misalnya pupuk organik, bisa beli untuk dinas pertamanan," katanya.

Aspek pembiayaan operasional juga menjadi perhatian pengelola karena selama ini kegiatan bank sampah masih sangat bergantung pada swadaya pengurus. Joko menekankan perlunya alokasi dana khusus untuk memastikan keberlanjutan program pengolahan limbah ini.

"Kalau bisa ada dana operasional khusus dari pemerintah untuk bank sampah. Dana ini supaya kegiatan di bank sampah terus berjalan, selama ini kita ngapa-ngapain pakai duit pribadi," ujarnya.

Keberadaan bank sampah di Kebon Kosong ini diharapkan dapat menjadi model penanganan sampah di tingkat permukiman. Fokus utama pengelola saat ini adalah memastikan program ini tetap berjalan sebagai solusi konkret masalah lingkungan di Jakarta.

Artikel terkait

Rekomendasi