Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketahanan ekonomi Indonesia mulai dipandang rentan oleh investor akibat tekanan kondisi fiskal dan pelebaran defisit anggaran pada Jumat (15/5/2026). Pengelolaan fiskal kini menjadi sorotan utama dalam memengaruhi persepsi pasar modal.
Huda mengungkapkan bahwa laporan dari berbagai lembaga internasional maupun domestik kini menaruh perhatian besar pada titik lemah pengelolaan anggaran negara. Hal ini berpotensi memengaruhi keputusan penempatan modal asing di dalam negeri dalam jangka panjang.
“Melalui berbagai laporan, baik dari lembaga internasional ataupun dalam negeri, ketahanan ekonomi Indonesia dinilai rentan. Salah satu fokus utama hampir semua lembaga adalah pengelolaan fiskal,” ujar Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios sebagaimana dilansir dari Money.
Kekhawatiran terhadap tingginya defisit anggaran, terutama untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), diprediksi dapat memicu keluarnya modal asing (capital outflow). Tekanan ini pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah.
“Investor pada akhirnya melihat ekonomi Indonesia dalam kondisi bahaya karena fiskal kita terlalu tinggi defisitnya hanya untuk pendanaan MBG,” katanya.
Keterbatasan ruang fiskal pemerintah semakin diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang serta bunga utang negara. Huda berpendapat bahwa situasi ini memperbesar risiko gagal bayar yang memicu ketakutan di kalangan investor global.
“Ruang fiskal untuk pembangunan ekonomi kian menyempit, ditambah pembayaran utang dan bunga utang yang membesar. Risiko gagal bayar akhirnya menguat dan investor takut,” ujar dia.
Kondisi ekonomi saat ini membuat posisi Indonesia dianggap kurang kompetitif sebagai tujuan investasi utama. Hal tersebut berdampak pada rendahnya daya tarik pasar domestik bagi pemilik modal internasional saat ini.
“Itulah mengapa investor saya rasa tidak akan melihat Indonesia sebagai negara tujuan investasi untuk saat ini,” ucapnya.
Kebijakan pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) juga mendapat sorotan tajam karena dianggap menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kesenjangan antara pertumbuhan belanja dan penerimaan negara terus melebar secara signifikan.
“Belanja APBN semakin naik, penerimaan negara naik tidak setinggi belanja. Akhirnya, yang terjadi defisit anggaran negara semakin melebar,” katanya.
Dampak dari tekanan fiskal ini diperkirakan akan meluas hingga ke tingkat daerah dan desa melalui pemangkasan anggaran. Huda menyebut beban keuangan desa kian berat akibat kewajiban cicilan utang program tertentu tanpa adanya pembangunan yang nyata.
“Ditambah lagi beban APBDes sudah terkuras untuk bayar cicilan utang KDKMP yang mana pembangunan dari bawah pun tidak ada. Begitu juga dana APBD yang semakin seret,” ujar Huda.
Penyerapan anggaran yang hanya terfokus pada program prioritas pemerintah dikhawatirkan akan mengorbankan pembangunan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini dianggap sebagai sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi masa depan.
“Saya melihat ke depan pembangunan ekonomi di masyarakat akan berkurang, yang ada hanyalah kegiatan MBG dan KDKMP. Sinyal bahaya ekonomi sudah di depan mata,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan berbeda mengenai fondasi ekonomi nasional. Pada Kamis (14/5/2026), ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026 didorong oleh kekuatan internal masyarakat.
Purbaya memerinci bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi dominan sebesar 2,94 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini diklaim menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga meski menghadapi gejolak global.
“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
