Pemerintah Indonesia membuka peluang kolaborasi sektor hilirisasi nikel dengan Filipina melalui skema hubungan antarbisnis atau business to business (B-to-B) antara pelaku usaha kedua negara. Rencana ini mengemuka di tengah persiapan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu pada 7-8 Mei 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian tersebut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026). Dilansir dari Detik Finance, Bahlil menegaskan bahwa kerja sama ini didasarkan pada kebutuhan industri yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
"Dalam konteks kerjasama G to G itu tidak ada, tetapi kalau memang ada B to B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja ya," beber Bahlil.
Indonesia saat ini secara konsisten menjalankan kebijakan industrialisasi dengan mewajibkan pengolahan bijih nikel di dalam negeri. Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas mineral sebelum dilepas ke pasar internasional.
"Jadi, gini, negara kita sekarang kan masuk dalam negara yang menganut mazhab hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina, tapi dia kan jumlahnya nggak banyak sebenarnya," tegas Bahlil.
Kebijakan penghentian ekspor nikel mentah telah diberlakukan Indonesia sejak tahun 2020 untuk mendukung produksi komponen strategis secara mandiri. Nikel merupakan material krusial dalam pembuatan baja tahan karat serta menjadi elemen inti dalam pengembangan baterai kendaraan listrik (EV).
Selain untuk kebutuhan teknologi hijau, nikel juga dimanfaatkan secara luas untuk pelapisan logam anti-karat, campuran logam pada turbin, hingga pembuatan koin dan peralatan rumah tangga. Filipina dipandang sebagai mitra potensial karena memiliki cadangan mineral serupa meski volumenya tidak sebesar Indonesia.
