Tingginya biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan tajam di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang melanda Indonesia. Ongkos distribusi yang mahal ini dinilai menjadi beban berat bagi dunia usaha. Dampaknya terasa pada pembengkakan biaya operasional dan penurunan daya saing produk ekspor nasional di pasar internasional.
Persoalan ini tidak boleh dipandang secara sempit hanya dari sektor transportasi dan armada distribusi barang. Seperti diberitakan oleh Suara, Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan hal tersebut.
“Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural, khususnya belum meratanya pembangunan ekonomi nasional meskipun harus kita akui telah banyak kebijakan pemerintah yang dilakukan,” ujar Yukki kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Akar masalah dari mahalnya biaya distribusi ini bersumber dari beberapa faktor utama. Hal tersebut meliputi ketimpangan infrastruktur, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, panjangnya proses birokrasi, hingga munculnya biaya ekonomi informal di lapangan.
“Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya terbatas membangun infrastruktur fisik,” kata Yukki menambahakan.
Manifestasi ketimpangan struktural ini terlihat jelas dari aktivitas ekonomi yang masih berpusat di Pulau Jawa. Padahal, lumbung komoditas unggulan seperti sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan arus lalu lintas barang secara nasional.
Akibatnya, banyak armada pengiriman seperti kapal laut, truk kontainer, hingga pesawat kargo terpaksa kembali ke Pulau Jawa dalam kondisi kosong tanpa muatan (empty backhaul). Fenomena muatan kosong satu arah inilah yang membuat perusahaan logistik harus melipatgandakan tarif demi menutup biaya operasional perjalanan pulang-pergi.
Kelemahan struktural juga ditemukan pada sistem perdagangan internasional Indonesia. Sistem perdagangan domestik sampai saat ini masih didominasi oleh skema impor Cost, Insurance & Freight (CIF) dan skema ekspor Free on Board (FOB).
Penerapan skema tersebut membawa konsekuensi pada perputaran nilai tambah ekonomi. Sektor logistik, asuransi, dan pelayaran internasional lebih banyak dinikmati oleh perusahaan asing ketimbang pelaku industri dalam negeri.
Strategi Re-Industrialisasi dan Hilirisasi Daerah
Langkah re-industrialisasi dan hilirisasi nasional secara bertahap mendesak untuk segera dipercepat oleh pemerintah. ALFI menilai pengembangan industri pengolahan berbasis mineral, pertanian, perikanan, dan energi di daerah asal menjadi langkah paling strategis untuk memangkas biaya logistik secara permanen.
Efisiensi biaya logistik akan terbentuk secara alami jika pusat manufaktur dan pengolahan tumbuh subur di luar Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan terciptanya keseimbangan arus barang dari kedua arah.
“Re-industrialisasi dan hilirisasi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain (rantai dingin), pergudangan, dan jaringan distribusi regional,” jelas Yukki.
Keberadaan pabrik pengolahan di daerah penghasil membuat komoditas yang dikirim ke luar wilayah tidak lagi berupa bahan mentah melainkan produk olahan bernilai tambah. Langkah ini otomatis akan menaikkan tingkat keterisian (utilisasi) moda transportasi nasional secara seimbang.
“Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” pungkas Yukki.
