Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik akibat kebijakan anggaran operasional yang dinilai fantastis, mulai dari pengadaan kendaraan mewah hingga biaya pencucian pakaian pada Kamis, 7 Mei 2026. Sejumlah alokasi dana tersebut memicu kontroversi meski beberapa di antaranya telah diklarifikasi oleh pemerintah daerah setempat.
Sorotan utama tertuju pada pembelian unit mobil tamu jenis Land Rover Defender dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar. Dilansir dari Suara, pengadaan kendaraan ini mengungkap celah regulasi Kementerian Dalam Negeri yang hanya membatasi kapasitas mesin tanpa mengatur batas maksimal harga kendaraan dinas.
"Viral karena beli mobil untuk tamu Rp8,5 M. Walaupun tidak ada aturan yang dilanggar, Rudy akhirnya mengembalikan mobil tersebut dan mendapat apresiasi dari KPK," tulis keterangan dalam unggahan @infonesiaku.id.
Selain masalah otomotif, terdapat polemik mengenai biaya renovasi rumah jabatan yang sempat dikabarkan menyentuh angka Rp25 miliar. Pemprov Kalimantan Timur memberikan rincian bahwa dana tersebut sebenarnya digunakan untuk perbaikan menyeluruh pada kantor gubernur, wakil gubernur, aula, hingga peralatan dapur, sementara rumah jabatan gubernur hanya menghabiskan Rp3 miliar.
Isu penggunaan dana publik kembali mencuat setelah ditemukan pengadaan akuarium air laut senilai Rp200 juta di dalam kediaman dinas tersebut. Laporan dari akun @infonesiaku.id menyebutkan bahwa akhirnya biaya fasilitas akuarium itu diganti menggunakan dana pribadi Rudy Mas'ud.
Persoalan lain muncul dari pengadaan dua kursi pijat dengan total nilai Rp125 juta yang awalnya diduga untuk pimpinan daerah. Namun, hasil pengecekan menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup kontras antara fasilitas untuk atasan dan bawahan.
"Namun ternyata yang viral adalah kursi untuk bawahannya. Untuk kursi mereka sendiri ternyata seharga Rp47 juta, kok berani nih bawahannya pesan kursi yang lebih mahal?" urai @infonesiaku.id.
Terakhir, publik menyoroti anggaran pencucian pakaian atau laundry yang dialokasikan sebesar Rp450 juta per tahun dalam APBD. Pihak Bagian Umum Pemprov Kaltim menegaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi operasional puluhan kamar di gedung tamu dan rumah jabatan.
"Bagian umum Pemprov Kaltim sudah mengklarifikasi bahwa Rp450 juta adalah untuk laundry kebutuhan empat gedung yang terdapat puluhan kamar di guest house dan rumah jabatan include karpet, gorden, dan sprei," terang unggahan itu.
Rentetan transparansi anggaran ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai tata kelola keuangan di Kalimantan Timur. Pihak penyebar informasi orisinal bahkan mempertanyakan apakah situasi ini murni kelalaian administratif atau bagian dari skenario pengalihan isu.
"Rudy selalu 'viral', apakah murni karena kesalahan, atau karena ada yang memainkan? Untuk menutup isu yang lebih besar?" tutupnya.
