Kementerian Pertanian memberikan klarifikasi terkait rencana masuknya investor asal China yang akan membangun industri peternakan ayam petelur di Indonesia senilai Rp 1,4 triliun pada Selasa, 12 Mei 2026. Proyek yang mencakup pembangunan pabrik pakan hingga fasilitas pengolahan telur di Aceh tersebut saat ini ditegaskan masih dalam tahap sosialisasi awal.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, telah bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membahas informasi tersebut. Pemerintah menekankan bahwa segala bentuk investasi di subsektor peternakan harus melibatkan kemitraan dengan peternak rakyat dan pelaku usaha lokal guna menjaga stabilitas industri nasional.
"Kemudian juga pada rapat hari ini juga termasuk mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan, yang mana ada rencana investor China yang akan melakukan investasi di peternakan ayam petelur. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Cecep dari perwakilan dari Kadin," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Agung menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin investasi tersebut justru mematikan peran peternak domestik yang saat ini sudah mencatatkan surplus produksi telur. Fokus utama saat ini adalah penguatan struktur industri dari hulu ke hilir serta perluasan distribusi produk protein hewani.
"Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional," kata Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan investasi tetap berpegang pada regulasi yang melarang praktik monopoli atau integrasi vertikal yang menguasai seluruh rantai bisnis secara eksklusif. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan peternak rakyat tetap terjaga di tengah dinamika modal asing.
"Investasi harus memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan, bukan justru membuat peternak rakyat tersisih di negaranya sendiri," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Model Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) menjadi prioritas Kementan dalam memitigasi tantangan distribusi. Agung menambahkan bahwa tantangan perunggasan saat ini bukan lagi soal kapasitas produksi, melainkan penguatan posisi tawar peternak kecil di pasar nasional.
"Kondisi produksi telur kita saat ini surplus. Tantangan utamanya bukan lagi peningkatan produksi, melainkan penguatan pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat," tambah Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan, Cecep M. Wahyudin, menyebut bahwa rencana investasi ini berawal dari kunjungan delegasi bisnis industri telur China pada 21 April 2026. Ia meluruskan bahwa pertemuan tersebut belum mencapai tahap pengembangan teknis yang mendalam.
"Perlu kami jelaskan bahwa itu adalah tahap awal adanya rencana atau keinginan investor dan delegasi dari China yang berminat untuk masuk ke Indonesia untuk mengembangkan peternakan ayam di Indonesia. Jadi masih tahap sosialisasi," ujar Cecep M. Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan.
Cecep menyatakan bahwa Kadin tetap mengedepankan program percepatan kesejahteraan peternak rakyat melalui sinergi dengan kementerian terkait. Menurutnya, isu mengenai dominasi asing dalam industri ini masih sangat jauh dari kenyataan yang sedang dikerjakan organisasi tersebut.
"Kemudian juga Kadin beserta dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi terus menggenjot upaya bagaimana mempercepat dan memperbesar peternak rakyat, jadi antara berita dan kenyataan ini sangat jauh dari kenyataan," jelas Cecep M. Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan.
Kadin berharap masuknya teknologi modern dari luar negeri dapat direplikasi oleh peternak lokal melalui skema integrasi horizontal. Dengan demikian, efisiensi produksi dapat meningkat tanpa melanggar aturan persaingan usaha yang sehat.
"Kadin berharap inisiatif ini dapat direplikasi di berbagai daerah, sehingga terbentuk kedaulatan pangan di masing-masing wilayah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Cecep M. Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengingatkan pemerintah agar tidak bergantung pada investasi luar negeri untuk sektor yang sudah mampu dipenuhi secara mandiri. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai tambah ekonomi agar tetap berada di dalam negeri.
"Industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan protein hewani tanpa harus bergantung pada kerja sama pihak luar negeri," kata Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Guru Besar UGM, Budi Guntoro, juga menambahkan bahwa surplus struktural telur memerlukan penguatan pada sisi kelembagaan seperti koperasi. Ia menilai modal besar asing berpotensi mengganggu ekosistem pasar yang sudah ada jika tidak dikelola dengan sangat ketat.
"Dalam kondisi surplus, langkah yang tepat adalah memperkuat koperasi dan kemitraan lokal, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar atau asing," tegas Budi Guntoro, Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan UGM.
