Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan mendesak pemerintah untuk segera merespons dampak krisis iklim dan keterbatasan akses wilayah tangkap bagi nelayan kecil di perairan Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (7/5/2026). Aspirasi ini disampaikan melalui kegiatan Community Action Plan (CAP) guna mengidentifikasi persoalan krusial di wilayah pesisir.
Dilansir dari Lestari, identifikasi masalah ini mencakup pendekatan partisipatif yang mempertimbangkan perspektif gender untuk nelayan dan perempuan pesisir. Terdapat tiga isu utama yang menjadi sorotan, yakni posisi tawar dalam kebijakan, mitigasi krisis iklim, serta perlindungan hak tenurial atas ruang laut.
Wakil Sekretaris KNTI Kota Medan, Ahmad Raji menjelaskan bahwa identifikasi persoalan tersebut dilakukan karena masyarakat pesisir saat ini tengah terhimpit berbagai kendala di wilayah tangkap maupun di daratan.
"Kami tengah dihadapkan dalam banyak persoalan di laut maupun di darat. Melalui pertemuan ini kami melakukan pendekatan partisipatif dan sensitif gender," kata Raji dalam keterangannya.
Raji menekankan pentingnya keterlibatan nelayan dalam setiap penyusunan regulasi. Menurutnya, selama ini nelayan kecil sering kali ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka.
"Apakah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan, dan apakah nelayan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tersebut, itu yang menjadi perhatian kami," ungkap Raji.
Terkait ancaman di wilayah perairan, KNTI menyoroti penyempitan ruang tangkap akibat proyek reklamasi dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan oleh kapal-kapal besar. Raji mempertanyakan kedaulatan nelayan kecil di zona tangkap mereka sendiri yang kian terhimpit persaingan tidak sehat.
"Apakah nelayan terlindungi, apakah nelayan kecil berdaulat di wilayah zona tangkapnya, atau justru alur kapalnya direklamasi dan dihadapkan dengan persaingan kapal besar, terutama yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan," sebut Raji.
Persoalan di wilayah pesisir juga dirasakan oleh kaum perempuan yang menghadapi masalah sanitasi hingga dampak polusi. Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Kota Medan, Nilawati menyebutkan bahwa minimnya keberpihakan kebijakan memperburuk kondisi sosial ekonomi keluarga nelayan.
"Ragam persoalan tersebut terjadi dan makin parah dirasakan oleh kami, karena minimnya pelibatan dan keberpihakan kebijakan kepada nelayan kecil dan perempuan pesisir," beber Nilawati.
Keterbatasan ekonomi ini kemudian berdampak pada masa depan generasi muda di wilayah pesisir Medan. Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Kota Medan, Rais menyatakan bahwa akses pendidikan dan lapangan kerja bagi pemuda pesisir masih sangat terbatas.
"Karena penghasilan keluarga nelayan yang pas-pasan, keluarga nelayan kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Sementara itu, banyak perusahaan yang memadati wilayah pesisir, namun tidak menyerap tenaga kerja muda dari pesisir," tutur Rais.
