Stabilitas energi di kawasan Asia mulai terancam akibat eskalasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Ketergantungan besar negara-negara Asia terhadap pasokan minyak dan gas dari kawasan Teluk kini bertransformasi menjadi beban ekonomi yang nyata.
Dilansir dari Money, gangguan distribusi di Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga komoditas energi secara global. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan peningkatan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat di berbagai negara importir energi.
World Economic Forum (WEF) dalam laporannya pada Kamis (14/5/2026) mengungkapkan bahwa ketegangan geopolitik ini secara langsung menekan ekonomi Asia. Keamanan energi dan diversifikasi sumber daya kini menjadi prioritas strategis yang mendesak.
Selat Hormuz merupakan jalur krusial bagi perdagangan energi dunia karena sebagian besar pengiriman migas menuju Asia melewati titik tersebut. Perang yang berkecamuk menjadikan jalur ini titik paling rentan bagi ekonomi kawasan.
“Gangguan terhadap aliran energi melalui Selat Hormuz mengguncang pasar energi global, dan Asia menjadi kawasan yang paling terdampak,” tulis WEF.
Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP), sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh ke jurang kemiskinan akibat krisis ini. UNDP memproyeksikan kerugian ekonomi di Asia-Pasifik bisa mencapai 299 miliar dollar AS.
“Keamanan energi dan diversifikasi kini muncul sebagai prioritas strategis utama,” tulis WEF.
Tekanan Fiskal Akibat Lonjakan Harga Minyak
Kenaikan harga minyak mentah jenis Brent yang menyentuh angka 120 dollar AS per barrel memberikan tekanan berat pada anggaran negara. Sebelumnya, banyak pemerintah di Asia menyusun anggaran dengan asumsi harga minyak hanya di kisaran 70 dollar AS per barrel.
Samantha Gross dari Brookings Institution menyatakan bahwa konsumen yang paling tidak mampu membayar akan merasakan dampak paling awal. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan sulit terkait subsidi energi.
“Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan subsidi yang mahal tersebut, yang akan membebani keuangan publik, atau memangkasnya untuk membebankan biaya yang lebih tinggi kepada konsumen, yang berisiko menimbulkan reaksi negatif dari publik,” ujar Ahmad Rafdi Endut, analis energi independen di Kuala Lumpur.
Kondisi Berbagai Negara di Asia
India mulai mengalihkan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, namun langkah ini mengurangi jatah bagi industri pupuk. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan meminta warga untuk mengurangi konsumsi BBM dan bekerja dari rumah.
Di Filipina, pemerintah menetapkan kebijakan empat hari kerja guna menekan penggunaan bahan bakar. Sementara itu, Thailand terpaksa melepas batas atas harga diesel setelah anggaran subsidi mereka terkuras habis.
Vietnam juga mengambil langkah dengan memperpanjang penghentian pajak bahan bakar demi menjaga harga domestik. Kekurangan bahan bakar pesawat di negara tersebut bahkan mulai mengganggu sektor pariwisata yang berkontribusi signifikan pada PDB.
Dilema Transisi Energi Terbarukan
Krisis ini memicu percepatan penggunaan energi alternatif seperti panel surya di Filipina, Indonesia, dan Thailand. Namun, dalam jangka pendek, beberapa negara justru kembali mengandalkan batu bara demi menjaga stabilitas pasokan listrik yang murah.
“Gangguan geopolitik terhadap pasokan bahan bakar fosil menjadi argumen jangka panjang untuk mempercepat energi terbarukan, tetapi juga menjadi hambatan jangka pendek,” ungkap WEF.
China dinilai berada di posisi yang lebih diuntungkan karena statusnya sebagai produsen teknologi energi bersih terbesar. Meskipun tetap rentan sebagai importir minyak, dominasi China pada rantai pasok panel surya dan baterai memperkuat posisinya dalam peta ekonomi baru Asia.
Perdagangan migas dunia diperkirakan tidak akan langsung pulih meskipun perang berakhir. Pemulihan infrastruktur dan distribusi dari Timur Tengah memerlukan waktu berbulan-bulan untuk kembali normal.
