Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi konsumsi pemerintah mencetak rekor tertinggi sebesar 21,81 persen secara tahunan (YoY) pada kuartal I/2026. Capaian ini melampaui seluruh komponen pengeluaran lainnya dalam periode yang sama, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026), bahwa lonjakan ini dipicu oleh realisasi belanja pegawai untuk pembayaran THR dan gaji ke-14. Selain itu, pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru serta peningkatan belanja barang dan jasa turut mendorong angka tersebut.
"Secara triwulanan, pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I/2026 itu 21,81% adalah yang tertinggi sejak perhitungan PDB dengan tahun dasar 2010," terang Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah sebelumnya pernah menyentuh angka 20,45 persen pada kuartal I/2024. Namun, sektor ini sempat mengalami kontraksi sebesar 1,22 persen akibat adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
"Kalau kami lihat sepanjang lima tahun terakhir ini, memang pertumbuhan konsumsi pemerintah kuartal ini masih yang tertinggi," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Selain sektor pemerintah, konsumsi rumah tangga juga mengalami penguatan dengan tumbuh sebesar 5,52 persen (YoY), yang merupakan level tertinggi sepanjang periode 2023 hingga 2025. Sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) turut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,96 persen.
Kinerja ekspor justru menunjukkan tren melambat dengan hanya tumbuh 0,90 persen (YoY) pada kuartal I/2026, sementara impor tercatat tumbuh lebih tinggi mencapai 7,18 persen. Amalia menegaskan bahwa angka ekspor ini merupakan titik terendah dalam kurun waktu hampir tiga tahun terakhir.
"Ekspor barang dan jasa ini terendah sejak kuartal III/2023 karena di kuartal III/2023 itu bahkan ekspornya sempat terkontraksi minus 3,52%." pungkas Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
