Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 21,81 persen secara tahunan pada triwulan I 2024 seiring dengan peningkatan aktivitas fiskal negara. Dilansir dari Suara, lonjakan ini menjadi kenaikan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran lainnya pada periode tersebut.
Meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, andil konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto nasional masih berada di angka 6,72 persen. Porsi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi Indonesia.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan laporan tersebut dalam pertemuan di Kantor BPS RI, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026. Ia menekankan adanya perbedaan antara laju pertumbuhan dengan besaran kontribusi riil terhadap struktur ekonomi.
"Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi antara lain adalah Konsumsi Pemerintah yang tumbuh melesat hingga 21,81 persen," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI.
Amalia menjelaskan bahwa dominasi ekonomi nasional secara nilai masih dipegang oleh pengeluaran masyarakat dan sektor investasi. Hal ini tercermin dari angka kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,36 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi sebesar 28,29 persen.
"Kalau kita lihat, PDB Indonesia ini secara nilainya paling banyak itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Karena porsi atau share-nya memang paling banyak," ujarnya.
Pemerintah mencatat bahwa kenaikan belanja pegawai serta pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-14 menjadi faktor utama pendorong angka tersebut. Selain itu, penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara baru juga berkontribusi pada peningkatan belanja barang dan jasa di awal tahun.
"Pertumbuhannya paling tinggi, tetapi share-nya, kontribusi terhadap PDB-nya belum setinggi rumah tangga dan investasi," kata Amalia.
BPS mengidentifikasi bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 turut memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan pengeluaran negara. Berbagai aktivitas fiskal terkait pesta demokrasi tersebut menjadi pemicu stimulus jangka pendek bagi perekonomian domestik.
"Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I adalah realisasi belanja pegawai, peningkatan pembayaran gaji ke-14 atau THR," ujar dia.
Peningkatan tersebut dinilai sebagai fenomena musiman yang membantu menjaga ketahanan ekonomi nasional saat periode awal tahun. Namun, struktur fundamental ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan karena ketergantungan yang masih tinggi pada daya beli masyarakat.
"Dan tentunya ini merupakan impact dari pelaksanaan pemilu di 2024," kata Amalia.
Amalia menyimpulkan bahwa persentase pertumbuhan yang besar pada konsumsi pemerintah tidak secara otomatis meningkatkan pengaruhnya dalam total PDB. Penilaian terhadap peran komponen ekonomi tetap didasarkan pada total nilai pengeluaran yang dihasilkan dibandingkan nilai keseluruhan ekonomi nasional.
"Kontribusi 6,72 persen itu karena dinilai dari besaran nilainya dibandingkan dengan total PDB," tutur Amalia.
