Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mengungkapkan jutaan orang menghadapi ancaman kemiskinan akibat krisis energi dan gangguan perdagangan global pada Sabtu (16/5/2026). Masalah ini memperparah tekanan negara berkembang yang terbebani utang dan bergantung pada impor pangan serta energi, seperti dilansir dari Lestari.
Presiden ECOSOC, Lok Bahadur Thapa menyampaikan lonjakan harga bahan bakar dan transportasi, terganggunya perdagangan, dan pengetatan kondisi keuangan menjadi penyebab utama. PBB memperkirakan harga bahan bakar naik dua kali lipat dari rata-rata tahun 2025.
“Lebih dari 32 juta orang tambahan berisiko masuk dalam kemiskinan secara global akibat dari gabungan guncangan kenaikan harga energi, biaya pangan yang lebih tinggi, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi," ungkap Thapa dilansir dari UN News, Sabtu (16/5/2026).
Dampak pengetatan ekonomi ini kini telah dirasakan dunia dengan meningkatnya biaya hidup ataupun harga pangan. Selain itu, harga pupuk diperkirakan mencapai 15-20 persen lebih tinggi pada pertengahan 2026 dibandingkan tahun lalu apabila krisis terus berlanjut.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua memperingatkan kelompok yang paling terdampak krisis energi adalah perempuan, anak-anak, dan generasi muda. Ketidakstabilan pasokan global dapat memperburuk perekonomian dunia yang sudah rapuh serta memicu inflasi yang lebih tinggi.
"Karenanya, menjaga kelancaran arus energi dan pasokan bukan hanya keharusan ekonomi, ini adalah syarat mendasar untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan," jelas Li.
Li lantas menguraikan empat prioritas utama yang perlu segera dilakukan, antara lain menjaga pasar energi dan komoditas tetap terbuka serta dapat diprediksi. Upaya lain termasuk meningkatkan akses pembiayaan negara berkembang, investasi sistem energi tangguh, dan mempercepat pencapaian SDGs poin 7.
“Dengan tindakan terkoordinasi, investasi berkelanjutan, dan komitmen yang diperbarui terhadap multilateralisme, kita dapat membangun sistem energi yang lebih tangguh, mengamankan rantai pasokan, dan lebih lanjut mempromosikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan,” sebut Li.
Sementara itu, Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley menyatakan ketidakstabilan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pulau kecil dan negara berkembang. Barbados sendiri mengimpor lebih dari 85 persen kebutuhan energinya, sedangkan wilayah Karibia mengimpor lebih dari 80 persen kebutuhan pangan.
“Ukuran (wilayah) kecil tidak mengurangi dampak guncangan, seringkali justru membuatnya lebih cepat dan lebih mahal," beber Mottley.
