Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan fenomena banyak perusahaan yang sengaja menyembunyikan data pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Selasa (12/5/2026). Langkah tersebut dilakukan guna menjaga citra perusahaan agar tetap dinilai stabil oleh pihak perbankan maupun pembeli.
Upaya penutupan informasi ini didorong oleh kekhawatiran manajemen terhadap penurunan kepercayaan dari pemberi modal dan pemesan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detik Finance, kondisi tersebut dianggap dapat mengancam pendanaan serta volume pesanan yang masuk ke perusahaan jika laporan efisiensi karyawan terungkap ke publik.
"Perusahaan ingin menjaga stabilitas kondusivitas perusahaannya agar tetap terlihat sehat. Ini adalah untuk menjaga trust perbankan dan juga buyer. Sebab kalau kemudian PHK itu diekspos diketahui oleh pihak bank, diketahui oleh pihak buyer tentu kondisi perusahaan tersebut dianggap menurun," kata Ristadi, Presiden KSPN.
Ristadi menjelaskan bahwa berkurangnya tingkat kepercayaan dari kedua pihak strategis tersebut akan memberikan dampak langsung pada operasional bisnis. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan modal kerja dan keberlangsungan lini produksi.
"Sehingga kemudian sudah barang tentu trust dari baik itu perbankan atau buyer akan turun dan ini akan mempengaruhi volume order ataupun juga mempengaruhi fundraising atau sumber modal daripada perusahaan tersebut," sambung Ristadi, Presiden KSPN.
Situasi ini dinilai seperti buah simalakama yang berpotensi memperburuk keadaan internal perusahaan dalam jangka panjang. Ristadi pun mengkhawatirkan keselamatan nasib para anggotanya jika perusahaan terus mengalami pemburukan kondisi ekonomi tanpa transparansi yang jelas.
"Secara logika bisa mengakibatkan kondisi perusahaan lebih buruk itu ada benar juga. Dan saya berpikir nasib anggota saya yang di perusahaan tersebut nanti kalau kondisi perusahaan makin buruk saya akan jadi korban anggota-anggota saya lagi dan PHK lagi kan, kasihan," ujar Ristadi, Presiden KSPN.
Di sisi lain, terdapat ketimpangan antara realitas di lapangan dengan angka yang dirilis secara resmi oleh pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam situs Satudata mencatat sebanyak 15.425 orang terkena PHK sepanjang Januari hingga April 2026.
"PHK massal itu pabrik tutup cenderung lebih menurun ya, lebih menurun. Tapi bukan berarti kemudian data yang disampaikan itu memang faktual begitu, enggak juga. Jadi bukan 15 ribuan (korban PHK) itu, tapi saya meyakini tetap datanya di atas itu dengan PHK yang tadi yang tertutup itu," tutur Ristadi, Presiden KSPN.
