Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi perekonomian Indonesia tetap terjaga pada awal 2026 meskipun menghadapi volatilitas pasar keuangan global dan peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (7/5/2026).
Dilansir dari Money, Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa ketidakpastian global saat ini sangat dipengaruhi oleh gejolak di berbagai kawasan. Hal tersebut memberikan dampak langsung terhadap pergerakan harga energi dunia dan pasar keuangan internasional.
“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai itu terus,” ujar Purbaya, Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan.
Pemerintah bersama otoritas sektor keuangan kini meningkatkan pemantauan terhadap dinamika global guna menyiapkan langkah mitigasi risiko. Berdasarkan hasil rapat berkala KSSK II Tahun 2026 pada 27 April lalu, koordinasi antarlembaga dipandang sebagai instrumen vital dalam menghadapi tekanan eksternal.
“Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi,” kata Purbaya.
Ketahanan ekonomi domestik terpantau masih cukup kuat sepanjang kuartal pertama 2026. Indikator utama seperti konsumsi rumah tangga menunjukkan performa yang stabil di tengah tantangan lingkungan global yang tidak menentu.
Upaya penguatan investasi juga tengah dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Badan yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini fokus pada percepatan program strategis nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Hingga memasuki bulan Mei 2026, satgas tersebut telah melaksanakan delapan sidang koordinasi lintas sektor. Beberapa agenda krusial yang dibahas meliputi pengembangan Blok Abadi Masela, pengelolaan kawasan ekonomi khusus, hingga penyederhanaan hambatan perizinan usaha.
Purbaya menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap difungsikan sebagai penyangga utama pertumbuhan. Alokasi belanja negara telah disalurkan melalui berbagai skema, termasuk pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara dan TNI/Polri.
Selain itu, pemerintah mengarahkan belanja barang untuk mendukung program makanan bergizi serta penyaluran bantuan sosial seperti kartu sembako dan JKN. Pembangunan infrastruktur melalui belanja modal pada sektor jalan dan irigasi juga terus dipacu untuk menopang daya beli dan momentum pertumbuhan nasional.
