Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali melemah 0,15% secara harian menuju level Rp 17.744 per dolar AS pada perdagangan Senin (25/5). Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan yang terjadi pada hari sebelumnya, seperti dilansir dari Investasi.
Koreksi ini juga tercermin dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI). Kurs referensi tersebut menunjukkan rupiah turun 0,14% secara harian ke posisi Rp 17.743, yang kembali mencetak rekor terburuk sepanjang sejarah.
Pelemahan mata uang garuda dipicu oleh sejumlah sentimen domestik dan global. Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama adalah defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I-2026.
Defisit NPI tersebut dilaporkan menyentuh angka US$ 9,1 miliar. Jumlah ini tercatat sebagai defisit terbesar dalam kurun waktu lebih dari enam tahun terakhir.
Selain faktor domestik, pergerakan nilai tukar ke depan akan dipengaruhi oleh situasi geopolitik di Timur Tengah. Respon geopolitik global diprediksi memicu volatilitas baru di pasar valuta asing.
"Pada Selasa (26/5), rupiah akan dipengaruhi respons Iran terhadap proposal perdamaian AS yang sewaktu waktu akan terjadi," kata Lukman, kemarin (25/5).
Di sisi lain, sentimen dari Amerika Serikat masih membayangi pergerakan mata uang global. Analis Mata Uang, Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa fluktuasi rupiah juga akan dipengaruhi oleh ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah cenderung bergerak melemah dalam rentang Rp 17.740 hingga Rp 17.800 per dolar AS pada perdagangan Selasa (26/5).
Sementara itu, Lukman memprediksi pergerakan mata uang domestik akan berfluktuasi sedikit lebih luas. Ia menakar rupiah akan bergerak di rentang Rp 17.700–Rp 17.800 per dolar AS.
Di luar pasar valuta asing, perhatian pelaku pasar modal kini tertuju pada agenda politik domestik. Arah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan sangat bergantung pada pidato ekonomi Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR untuk menentukan titik stabilisasi pasar.
