PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama entitas anak usahanya, Bank Syariah Nasional, menorehkan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan pada empat bulan pertama tahun ini.
Hingga April 2026, laba bersih konsolidasi perseroan tercatat mencapai Rp1,45 triliun, seperti dikutip dari Suara.
Raihan laba bersih tersebut mengalami kenaikan sebesar 43,84 persen secara tahunan atau year-on-year dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp1,01 triliun.
Kenaikan profitabilitas ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income yang melesat 12,85 persen secara tahunan menjadi Rp5,57 triliun, dari posisi April 2025 yang senilai Rp4,94 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa perseroan sangat optimistis terhadap kelanjutan tren positif ini karena didorong oleh kebutuhan tempat tinggal yang masih tinggi di masyarakat.
"Di tengah ketidakpastian kondisi global, BTN tetap mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif karena didukung fundamental bisnis yang kuat dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian. Kami optimistis momentum ini dapat terus berlanjut seiring transformasi bisnis dan penguatan ekosistem perumahan yang terus dijalankan perseroan," ujar Nixon di Jakarta, Jumat (22/6/2026).
Faktor lain yang memperkokoh keuntungan perseroan adalah efisiensi biaya dana, di mana beban bunga operasional berhasil ditekan hingga turun 16,19 persen.
Beban bunga BTN menyusut menjadi Rp5,01 triliun pada April 2026, berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,98 triliun.
Laba operasional konsolidasi korporasi juga menguat 47,66 persen secara tahunan menjadi Rp1,87 triliun, naik dari pencapaian April 2025 yang sebesar Rp1,27 triliun.
Sementara itu, pre provision operating profit atau PPOP naik 20,09 persen secara tahunan menjadi Rp3,13 triliun dibandingkan posisi tahun lalu sebesar Rp2,60 triliun.
Sebagai strategi menjaga kualitas aset, BTN mengalokasikan beban pencadangan atau CKPN senilai Rp1,26 triliun hingga April 2026 guna menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
