"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya gitu, saya tinggal di sini. Tapi dibilang layak juga enggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang matahari juga enggak masuk ke sini kan, ketutupan," ucap Fina, Warga RW 03 Jembatan Besi.
Lantai dua rumah Fina maju ke depan, bertemu dengan atap rumah tetangga di seberangnya. Untuk sekadar menjemur pakaian, ia harus berjalan sejauh sekitar 100 meter ke area gang yang lebih terbuka."Di sini mah lampu ya nyala 24 jam di teras, kalau enggak kan gelap. Mau enggak mau, pakai lampu kecil aja yang penting kelihatan," ujar Fina, Warga RW 03 Jembatan Besi.
Meski begitu, ia mengaku kondisi ini sudah mengalami perbaikan sejak penataan kawasan pada 2021 silam. Bertahun-tahun lalu, lorong tersebut tak hanya gelap, tapi juga berbau busuk karena saluran air yang mampet dan penuh jentik nyamuk. Kini, air got sudah mulai mengalir berkat penataan saluran, meski kondisi gelap dan lembapnya masih tetap terasa."Banyak juga yang masih enggak punya WC, atau kalau punya WC enggak ada septic tank, jadinya langsung kan ngalirnya ke kali, kayaknya itu kali yang dibilang kumuh, padahal di Jakarta mungkin ya hari gini, karena di sini pada enggak punya duit," kata Fina, Warga RW 03 Jembatan Besi.
Namun, dengan segala keterbatasannya, Fina mengaku tetap merasa nyaman karena ini adalah rumahnya sendiri yang ia tinggali selama puluhan tahun bersama keluarga. Tuntutan ekonomi menjadi alasan utama mengapa Fina dan ribuan warga lainnya bertahan di tengah himpitan tembok beton Tambora."Kita pasti ngerasa kayak misalnya, 'Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?' gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi, dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah, enggak repot ngontrak ke mana-mana mahal," ungkap Fina, Warga RW 03 Jembatan Besi.
Satu Rumah Lima Keluarga: Realita Tidur Bergantian
Kepadatan di Jembatan Besi ini pun disebut bukan sekadar soal tata letak bangunan yang padat. Melainkan, berlebihannya populasi warga di dalam rumah yang sejatinya tak sanggup menampung seluruh anggota keluarga. Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, menyebut bahwa wilayahnya merupakan salah satu area terpadat di Tambora dengan total 872 Kepala Keluarga yang secara riil menetap."Kan banyak yang KK nya di sini tapi tinggal di luar, kalau total semua yang di data itu lebih dari 1.000 KK, nah yang beneran masih tinggal di sini itu 872," ucap Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Keterbatasan lahan ini pun membuat warga membangun rumah secara vertikal dengan seadanya. Bahkan, kata Didi, satu rumah bisa dihuni oleh tiga hingga lima KK secara bersamaan."Kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4 sampai 5 KK. Dan mungkin ya, tidur pun mereka kadang suka shift-shiftan (bergantian). Ya itulah memang kondisi riil-nya, kita juga tidak bisa menutup-nutupi," ungkap Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Senada, Camat Tambora Pangestu Aji juga mengakui masih ada warganya yang terpaksa tidur bergantian karena rumah yang tak cukup menampung seluruh keluarga. Fenomena ini telah menjadi rahasia umum di tengah kepadatan Tambora yang mencekik."Kita lihat dari habit-nya kan, dengan kondisi bangunan seadanya, satu rumah lah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian, masih ada yang seperti itu," ungkap Pangestu Aji, Camat Tambora.
Ia mencontohkan, orang tua bisa tidur pada malam hingga dini hari, sementara sang anak terjaga sepanjang malam. Hal ini berdampak pada dinamika sosial di lingkungan sekitar, termasuk risiko keamanan."Jadi misalnya malam orang tuanya tidur, anaknya di luar rumah, nanti gantian jam 02.00 WIB pagi gitu, orang tuanya dagang ke pasar, nah ini juga yang bikin angka tawuran itu jadi rawan di Tambora," kata Pangestu Aji, Camat Tambora.
Dilema Ruang Terbuka dan Bayang-bayang Bansos
Selain soal hunian, ketiadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga turut dikeluhkan warga Tambora. Tak adanya tempat untuk berkumpul dan bermain membuat anak-anak Tambora seolah kehilangan masa kecilnya. Mereka akhirnya bermain ponsel sambil duduk menekur di gang gelap, atau bermain bola di tengah jalan raya yang mengancam nyawa. Sebagai RW yang telah puluhan tahun tinggal di Tambora, Didi bahkan mengaku siap membantu pemerintah mencari lahan untuk dibangun menjadi RTH."Harapan saya, berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif seluas kurang lebih 500 meter di beberapa titik. Minimal empat titik saya bisa alokasikan, itu akan menghilangkan kesan kumuhnya," ucap Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Meski dilabeli sebagai permukiman kumuh, Didi menyebut warganya menolak keras jika ditawarkan opsi relokasi ke Rumah Susun (rusun). Biaya sewa bulanan dan ketiadaan hak milik menjadi faktor utama warga enggan dipindahkan. Di sisi lain, warga juga dihadapkan pada dilema bantuan sosial (bansos). Jika rumah direnovasi menjadi lebih layak, warga takut data kemiskinan mereka berubah dan bantuan dari pemerintah diputus."Misalnya mereka yang tadinya pakai WC umum dibuatkan WC sendiri gitu, atau septic tank, nanti desil mereka kan naik, takut mereka itu pada enggak dapat bansos lagi, padahal kenyataannya masih sangat membutuhkan," kata Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Akar Sejarah Kepadatan Tambora
Sementara itu, Camat Tambora, Pangestu Aji, secara terbuka mengakui kondisi wilayah yang dipimpinnya memang masih banyak memiliki permukiman kumuh. Berdasarkan data Pergub Nomor 33 Tahun 2024, sejumlah wilayah di 8 dari 11 kelurahan di Kecamatan Tambora memang berstatus sebagai RW kumuh. Menurut Pangestu, Tambora secara historis merupakan limpahan dari pusat perdagangan awal peradaban Jakarta yaitu di era Sunda Kelapa dan Kota Tua."Kalau dulu peradabannya Sunda Kelapa di kawasan yang sekarang Tamansari, nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya. Saat di sana sudah mulai ramai, nah di sini mungkin tempat tinggal warganya. Dengan segala keterbatasannya, menumpuk terus juga sampai sekarang," ujar Pangestu Aji, Camat Tambora.
Imbasnya, hingga saat ini, Tambora menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di DKI Jakarta. Di sisi lain, sekitar setengah populasi warga Tambora berada di kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah. Kondisi inilah yang memicu tumbuh suburnya permukiman kumuh."Jadi mau mikirin untuk (rumah) yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih, buat makan dan hidup aja susah," jelas Pangestu Aji, Camat Tambora.
Oleh karena itu, Pangestu menegaskan bahwa penataan di Tambora tidak bisa dilakukan dengan penertiban paksa atau sekadar menakut-nakuti warga dengan aturan ketat. Pasalnya, penggusuran paksa dinilai hanya akan memperburuk masalah ekonomi masyarakat tanpa membenahi akar masalahnya."Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, pasti mindset-nya juga udah berubah," tutur Pangestu Aji, Camat Tambora.
Ia pun mengapresiasi tingginya semangat gotong royong warga Tambora untuk membenahi wilayahnya. Termasuk dalam berbagai program pemerintah untuk melakukan penertiban kawasan, pemilahan sampah, hingga kerja bakti membersihkan lingkungan yang didukung penuh masyarakat."Harapannya, yuk kita sama-sama duduk bareng, bahas bareng, insyaallah masyarakat akan mengikuti program yang berdampak positif. Terlebih ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Tambora, dan itu harus dipahami terlebih dahulu, kemudian benar-benar dilakukan pendampingan," tutup Pangestu Aji, Camat Tambora.
