PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) mengungkapkan kualitas tata kelola perusahaan dan kepatuhan regulasi menjadi pertimbangan utama bagi lender luar negeri dalam menyalurkan dana pada industri fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia pada Kamis (4/6).
Faktor penentu lain bagi para investor global mencakup reputasi perusahaan, penerapan manajemen risiko, serta rekam jejak platform dalam mempertahankan kualitas pembiayaan. Karakteristik pasar domestik turut memikat pihak asing karena besarnya peluang inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau keuangan formal.
"Sebab, Indonesia memiliki tingkat kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi dan peluang inklusi keuangan yang besar, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh keuangan formal," kata Nucky Poedjiardjo, Direktur Utama Easycash kepada Kontan.
Kondisi ekonomi makro global dan fluktuasi nilai tukar Rupiah juga menjadi perhatian serius mengingat Easycash menyalurkan seluruh pendanaan dalam mata uang Rupiah. Investor asing wajib memperhitungkan risiko kurs tersebut ke dalam sistem pengelolaan risiko mereka.
Struktur pendanaan Easycash saat ini masih didominasi institusi dalam negeri seperti perbankan dan lembaga jasa keuangan yang porsinya mencapai lebih dari 90 persen dari total outstanding. Peningkatan jumlah institusi mitra diklaim mencerminkan penguatan kepercayaan pasar terhadap prospek industri pinjaman daring.
Pihak manajemen menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan transparansi pelaporan, memperkuat manajemen risiko, dan menjaga kualitas penyaluran pembiayaan secara berhati-hati demi membangun ekosistem yang sehat.
"Kami yakin bahwa kepercayaan lender akan tumbuh, seiring kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas portofolio, memperluas inklusi keuangan secara bertanggung jawab, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ucap Nucky Poedjiardjo, Direktur Utama Easycash.
Berdasarkan data dari situs resmi perusahaan yang dilansir dari Keuangan, Easycash membukukan total outstanding pembiayaan sebesar Rp 7,18 triliun per 4 Juni 2026.
