Pemerintah Indonesia menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai pemimpin PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah BUMN khusus ekspor baru di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pengumuman ini disampaikan oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026), seiring langkah Kementerian Perdagangan menyiapkan regulasi teknis ekspor komoditas strategis.
Langkah penataan struktur baru ini diambil pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). PT DSI disiapkan untuk mengawasi ekspor tiga komoditas utama, yaitu minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), guna menekan praktik under invoicing dan pelarian devisa.
"Untuk saat ini, Luke Thomas. Ada Thomas," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Rosan menjelaskan bahwa jajaran manajemen BPI Danantara akan segera mengadakan pertemuan lanjutan guna mematangkan struktur organisasi PT DSI. Agenda ini melibatkan sosialisasi dan koordinasi bersama sejumlah asosiasi usaha serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Nanti kan kita, ini dulu. Tadi meeting. Nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, para Kadin, Apindo, asosiasi sawit APBI, batubara, semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita pun nanti jam 4," ujarnya.
Pihak BPI Danantara saat ini fokus memperkuat komposisi tim yang akan mengisi posisi penting di PT DSI. Pengalaman kerja dari figur yang dipilih menjadi dasar utama pengisian jabatan pada entitas baru tersebut.
"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatkan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan full-nya tim. Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu. Seperti kita bangun Danantara dulu," ujarnya.
Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke Thomas Mahony tercatat pernah menduduki posisi sebagai Direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kebijakan pengelolaan ekspor satu pintu lewat BUMN ini dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI untuk mengamankan pendapatan negara.
"Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).
Merespons pembentukan badan usaha tersebut, Kementerian Perdagangan langsung merumuskan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan regulasi teknis ekspor untuk tiga komoditas strategis tersebut diselesaikan dengan cepat.
“Ya otomatis (Permendag baru). Ini ya harus selesai, hari ini harus selesai. Hari ini (rampung), paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Menteri Perdagangan belum memaparkan seluruh pasal secara terperinci ke publik. Budi Santoso menekankan aturan baru ini fokus menetapkan alur niaga luar negeri menyusul resminya operasional PT DSI.
“Ya, mengenai ekspor tiga komoditas itu,” ujarnya.
Dilansir dari jatim.antaranews.com, PT DSI diproyeksikan beroperasi dalam dua fase, di mana fase pertama berjalan dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026 sebagai perantara dan penilai transaksi ekspor. Memasuki Januari 2027, entitas ini akan menjadi perusahaan dagang penuh yang membeli langsung komoditas dari eksportir sebelum disalurkan ke pasar global.
