Kursi jabatan Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Anggaran resmi berganti setelah munculnya insiden kebobolan sistem pada kementerian tersebut. Masalah ini bermula dari lolosnya anggaran pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025.
Dilansir dari Suara, pencopotan ini mencuat di tengah sorotan terhadap profil kekayaan sang pejabat yang mencapai Rp52,2 miliar. Namun, koleksi kendaraannya justru menunjukkan sisi yang kontras dengan program kendaraan listrik yang membelit kariernya.
Berdasarkan data LHKPN 2025, aset transportasi milik Luky justru didominasi oleh kendaraan bermesin bensin konvensional. Meski memiliki kekayaan puluhan miliar, total nilai empat kendaraan di garasinya hanya menyentuh angka Rp640 juta.
Daftar kendaraan milik Luky menunjukkan ketertarikan pada pabrikan Jepang generasi lama. Ia tercatat masih menyimpan Honda Jazz keluaran tahun 2012, sebuah model hatchback yang saat ini sudah tidak lagi diproduksi secara massal.
Selain itu, terdapat dua unit sedan fungsional yakni Honda Accord tahun 2013 dan Honda City tahun 2014. Kendaraan terbarunya adalah Toyota Avanza produksi 2023 yang tetap mengandalkan teknologi mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE).
Kenyataan ini menciptakan ironi karena Luky justru tersandung masalah birokrasi terkait pengadaan massal motor listrik. Tidak ditemukan satu pun kendaraan jenis Hybrid maupun Battery Electric Vehicle (BEV) dalam daftar kekayaan resminya.
Celah Keamanan Sistem Direktorat Jenderal Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya memberikan penjelasan terkait keretakan sistem yang menyebabkan anggaran tersebut melenggang. Menurut keterangannya, telah terjadi celah keamanan atau loophole yang cukup fatal pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Anggaran pengadaan motor tersebut sebenarnya sudah sempat ditolak dalam proses verifikasi awal. Namun, glitch pada sistem justru membuat anggaran tersebut tetap teralokasikan untuk program Badan Gizi Nasional (BGN).
"Mungkin (karena hal itu). Anda tebak sendiri," kata Purbaya menanggapi isu pencopotan Luky pada Senin (11/5/2026).
Purbaya menegaskan bahwa saat ini perbaikan sistem sedang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang.
"Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (7/5/2026).
Kegagalan manajemen sistem internal ini pada akhirnya memaksa adanya perombakan di kursi kepemimpinan Direktorat Jenderal Anggaran. Kini, Luky Alfirman harus meninggalkan posisinya di saat kementerian berupaya menutup lubang keamanan digital pada sistem penganggaran negara.
