Lumpur Proyek Rusunawa Marunda Tutup Aliran Kali Anak Blencong

Lumpur Proyek Rusunawa Marunda Tutup Aliran Kali Anak Blencong

Aliran air di Kali Anak Blencong, Marunda, Jakarta Utara, mengalami penyumbatan total akibat tumpukan lumpur yang diduga berasal dari aktivitas pengurukan tanah proyek pembangunan Rusunawa Marunda pada Senin. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga sekitar karena menutup akses utama sirkulasi air di wilayah tersebut.

Penyumbatan ini terjadi tepat di samping jembatan Jalan Rumah Si Pitung, di mana material lumpur naik ke permukaan hingga memutus aliran kali sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Warga melaporkan bahwa gundukan tanah hanya menyisakan aliran air sangat kecil yang tertutup rimbunnya tanaman.

Ketua RT 07/RW 07 Marunda, Nesar, menyatakan bahwa penutupan aliran ini baru terjadi dalam kurun waktu sepekan terakhir. Pihaknya mengaku terkejut karena tidak menyangka proses pengurukan proyek akan berdampak langsung hingga ke badan sungai.

"Posisi ketutupnya ya baru minggu-minggu ini. itu kan akses utama ke situ. Keluar masuknya air," kata Nesar selaku Ketua RT 07/RW 07 Marunda.

Nesar menambahkan bahwa pihak pengurus lingkungan tidak mendapatkan informasi detail mengenai jangkauan area pengurukan proyek tersebut. Ia juga mengaku telah memberikan masukan teknis kepada pelaksana proyek namun belum melihat adanya realisasi di lapangan.

"Kami saja enggak tahu diuruk sampai situ," ucap Nesan.

Pihak RT menyarankan agar pepohonan di sisi kanan dikeruk untuk mengalihkan aliran air agar tidak tertumpu di tengah jembatan. Namun, menurut Nesar, usulan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak pengembang proyek.

"Makanya kemarin saya arahin, 'Jadi tuh kalau dari tumpukan lumpur ya, sebelah kanannya itu tuh ya kan, kan ada pohon-pohon itu, nah itu pohon dihabisin tuh, dikeruk. Jadi dia lewat ke pinggir, enggak mungkin di tengah jembatan lagi,' gitu," ungkap Nesar.

Ketua RT 01/RW 07, Arizal, juga mengungkapkan kebingungannya saat melihat material urukan yang semakin mendekati area kali setiap harinya. Ia menegaskan bahwa selama ini tidak ada koordinasi formal dari pihak pengelola proyek kepada warga setempat.

"Cuman saya kalau berangkat kerja tuh pagi, berangkat kerja ngelewat, 'Kok kemari ya?' gitu, jalan. Besok lagi ngelewat, 'Kemari ya?' lha makin lama makin deket," tutur Arizal.

Kurangnya sosialisasi menjadi poin utama yang disoroti oleh pengurus lingkungan di sekitar lokasi Rusunawa Marunda. Arizal menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan atau pemberitahuan resmi mengenai pengerjaan yang menyentuh area publik tersebut.

"Enggak ada imbauan apa-apa, enggak ada sosialisasi apa-apa, enggak ada pemberitahuan, rapat atau saya bilang saya enggak ngerti," ujarnya.

Warga sekitar lainnya, Akoy, menilai dampak kerusakan lingkungan ini bisa diminimalisir jika pelaksana proyek melakukan langkah antisipasi sejak awal. Ia melihat tumpukan lumpur terdorong bebas tanpa adanya penahan yang memadai.

"Antisipasi diturap, ya kan, atau pakai bambu lah gitu. Nah ini kan langsung kedorong ke mana-mana," jelas Akoy.

Menanggapi keluhan warga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta memberikan klarifikasi mengenai penyebab teknis penyumbatan tersebut. Ketua Sub Kelompok Penyediaan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta, Akbar Rizali, menyebutkan bahwa lumpur tersebut adalah sedimen yang terdesak.

"Jadi terkait pemberitaan di media sosial terkait aliran Kali Marunda kemarin, untuk proses pengurukan elevasi tanah rusun tidak sampai titik aliran kali, ke depannya akan ada batas berupa turap," jelas Akbar Rizali.

Akbar menjelaskan bahwa kenaikan sedimentasi merupakan efek samping dari pemadatan tanah di area proyek Rusunawa. Saat ini, tim di lapangan mulai memasang cerucuk bambu sebagai upaya darurat menahan pergeseran tanah.

"Kejadian kemarin, jadi sedimen lumpur eksisting pada kali tersebut naik karena terdesak dengan pemadatan urugan tanah kami (proyek Rusunawa Marunda)," tutur Akbar.

DPRKP mengklaim telah berkoordinasi dengan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara untuk pembersihan sedimen. Akbar juga berjanji akan bertanggung jawab penuh jika pengerjaan proyek merusak infrastruktur publik lainnya.

"Terkait apapun kendala di lapangan seperti pipa PAM terputus, kabel PLN atau telkom terkena imbas proyek kami, pasti akan segera kami tangani dengan berkoordinasi dengan instansi terkaitnya," kata Akbar.

Artikel terkait

Rekomendasi