Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar berfokus pada pemenuhan nutrisi masyarakat. Kebijakan ini juga dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui pelibatan pelaku usaha di daerah, dikutip dari Money.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Alven Stony menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal keberlanjutan program nasional tersebut. Organisasi ini juga aktif melakukan edukasi agar tidak terjadi disinformasi di tengah masyarakat.
Menurut Alven, Gapembi beserta mitra kerja MBG tidak memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan operasionalnya. Lembaga ini memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan pemenuhan gizi.
"Gapembi hadir untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru terkait program MBG, sehingga cita-cita anak bangsa tidak terhambat akibat kesalahpahaman atau penghentian program," ujar Alven dalam siaran pers pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gapembi Lampung, dikutip pada Rabu (20/5/2026).
Alven menambahkan bahwa keberlanjutan program ini sangat krusial bagi masa depan generasi muda. Pasokan gizi yang konsisten akan melahirkan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi.
Direktur Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI Tengku Syahdana mengungkapkan skala program ini sangat masif. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua di dunia setelah India dalam pelaksanaan program makan bergizi.
Jangkauan program MBG di tanah air kini telah menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah. Skema ini sengaja diintegrasikan dengan penguatan sektor ekonomi riil di tingkat bawah.
"Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong sinergi ekonomi kerakyatan untuk semua pihak," kata Tengku.
Demi mewujudkan pemerataan tersebut, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki regulasi khusus. Mereka wajib menggandeng minimal lima pemasok yang berbeda untuk mengisi rantai pasok dapur produksi.
Para mitra penyedia bahan baku tersebut diambil langsung dari ekosistem lokal sekitar dapur MBG. Koperasi, pelaku UMKM, hingga kelompok tani setempat diberdayakan secara langsung dalam sistem ini.
"Tujuannya agar manfaat ekonomi tersebar dan kesejahteraan meningkat bersama," ujarnya.
Mengikis Ketimpangan Desa dan Kota
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memandang program MBG memiliki dimensi sosial yang luas. Kebijakan ini dinilai efektif dalam memangkas jarak ketimpangan akses nutrisi yang selama ini terjadi antara kota dan desa.
Rahmat menegaskan bahwa fondasi utama untuk membangun kualitas generasi emas harus dimulai dari pemerataan gizi anak-anak. Distribusi nutrisi yang seimbang tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan.
"Program MBG diharapkan mampu membantu mengurangi ketimpangan, terutama dalam akses nutrisi yang seimbang bagi anak-anak," ujar Rahmat.
Kondisi demografi saat ini menunjukkan sekitar 70 persen penduduk Indonesia menetap di wilayah pedesaan. Namun, perputaran ekonomi dan konsentrasi kekayaan sebesar 70 persen justru mendominasi di wilayah perkotaan besar.
Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan ekonomi dan akses kesejahteraan yang nyata. Oleh karena itu, investasi gizi melalui program MBG menjadi instrumen penting untuk mempersiapkan generasi muda yang cerdas sebelum membawa Indonesia menuju peradaban yang maju.
"Peningkatan kualitas generasi dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak," katanya.
