Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilaporkan mulai menggerakkan roda ekonomi nasional pada kuartal I 2026. Implementasi kebijakan ini berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan pertanian di berbagai daerah di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi kedua program strategis tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka 5,61 persen secara tahunan (yoy). Data ini memperlihatkan adanya korelasi positif antara belanja pemerintah pada program kerakyatan dengan penguatan ekonomi makro, sebagaimana dilansir dari Money.
Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan mengenai dampak ekonomi ini saat menghadiri acara halalbihalal purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Jakarta pada Selasa (29/4/2026).
"Secara garis besar ini membangkitkan ekonomi," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kepala Negara menjelaskan bahwa kehadiran dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi penyerap hasil pertanian lokal yang sebelumnya sulit masuk ke pasar luas. Potensi penyerapan tenaga kerja juga terhitung sangat masif dari operasional puluhan ribu dapur umum tersebut.
"Nantinya, setiap koperasi itu akan menyerap 18 tenaga kerja," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo merinci bahwa satu unit dapur setidaknya membutuhkan 50 pekerja, sehingga jika target 30.000 unit tercapai, akan ada 1,5 juta lapangan kerja baru. Selain itu, rencana pembangunan 81.000 unit KDKMP secara bertahap diprediksi akan semakin memperluas ekosistem ekonomi di tingkat desa.
"Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih. Jadi saudara-saudara belum program-program kita yang lain, perumahan rakyat," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, skala besar program ini bahkan menarik perhatian internasional untuk mempelajari pola pelaksanaan pemberian makan bergizi bagi jutaan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di tanah air.
"Mungkin China, tapi China kita tahu dia sudah take-off lebih dulu dari kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Data BPS menunjukkan sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen berkat masifnya pembangunan fisik SPPG dan koperasi. Per 5 Mei 2026, tercatat sudah ada 27.427 unit SPPG yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
"Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik, yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi dan aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya bertambahnya jumlah SPPG dan KDKMP yang meningkatkan penyediaan bahan baku konstruksi," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Sektor pertanian juga mengalami kenaikan sebesar 4,97 persen yang dipicu oleh tingginya permintaan domestik. Sektor peternakan secara spesifik melonjak 11,84 persen karena konsumsi daging ayam dan telur untuk program MBG serta kebutuhan momen hari besar keagamaan.
"Pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen didorong oleh peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Kenaikan ini mengukuhkan posisi sektor pertanian dan konstruksi sebagai kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada awal tahun ini.
"Peternakan juga tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur yang salah satunya demi memenuhi permintaan selama momen Ramadhan dan Idul Fitri dan juga program MBG," tutup Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, menyoroti peran UMKM yang menyokong 61 persen PDB nasional dalam rantai pasok program ini.
"Berdasarkan survei nasional Indikator, sebanyak 88,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis," ujar Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.
Alven menilai keterlibatan pengusaha lokal menciptakan efek berganda yang memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput melalui skema pengadaan bahan pangan yang terdesentralisasi.
"Angka ini menunjukkan program MBG mendapat kepercayaan publik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," lanjut Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.
Namun, tantangan muncul pada aspek regulasi kesehatan, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 40 persen SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Hingga kini, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru mencapai sekitar 40 persen secara nasional," kata Ermiati Sofi Yessi, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
BGN mewajibkan seluruh pengelola dapur umum memenuhi standar sanitasi tersebut sebagai syarat utama untuk tetap mendapatkan insentif dan izin operasional program.
"Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memenuhi seluruh persyaratan SLHS agar operasional sesuai standar dan tetap memperoleh insentif program," ujar Ermiati Sofi Yessi, Pelaksana Harian Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Teguh Purwanto, pemerhati jaminan sosial, menambahkan bahwa MBG bukan sekadar masalah pangan, melainkan pembentukan ekosistem perlindungan tenaga kerja yang menyeluruh bagi para pekerjanya.
"MBG bukan sekadar bicara makanan bergizi gratis. Ada ekosistem besar di dalamnya, mulai dari tenaga kerja, distribusi, pengelolaan dapur umum, hingga keberlanjutan perlindungan jaminan sosialnya," ujar Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
Ia menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial seperti kecelakaan kerja dan kesehatan bagi 1,2 juta tenaga kerja yang diproyeksikan terlibat dalam ekosistem ini.
"Kalau ekosistem pekerjanya terlindungi dengan baik, maka kualitas layanan MBG juga akan semakin baik," kata Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
Teguh meyakini jaminan sosial akan memberikan rasa aman yang berdampak pada peningkatan tanggung jawab pekerja terhadap mutu makanan yang disajikan.
"Pekerja akan merasa aman, nyaman, dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas dan keberhasilan program," lanjut Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
Perlindungan risiko sosial dianggap sebagai investasi krusial untuk memastikan sistem pendukung gizi nasional tetap kokoh demi masa depan generasi muda Indonesia.
"Ketika pekerja merasa terlindungi dari risiko sosial, mereka akan memberikan kualitas kerja terbaiknya atas kualitas MBG," ujar Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
Dalam pandangannya, keberhasilan program ini akan menjadi fondasi dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia nasional menuju target Indonesia Emas 2045.
"Itu penting karena mereka merupakan bagian dari sistem yang menopang kualitas gizi generasi anak bangsa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," tambah Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
Integrasi antara pemenuhan gizi dan perlindungan sosial pekerja diharapkan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
"MBG adalah langkah awal membangun SDM berkualitas dan unggul Indonesia," kata Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
Pemerintah kini terus mempercepat pembangunan fisik dan pelatihan bagi pengelola unit pelayanan gizi di seluruh Indonesia guna mencapai target operasional penuh pertengahan tahun ini.
"Ini bukan hanya program jangka pendek, tetapi investasi besar bangsa berkelanjutan dalam jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," pungkas Teguh Purwanto, Pemerhati Jaminan Sosial.
