Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah dan Bank Indonesia segera mengambil langkah terukur untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS pada Jumat (15/5/2026).
Dilansir dari Kompas, kemerosotan mata uang Garuda tersebut dipicu oleh kombinasi tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara simultan. Lonjakan volatilitas ini dikhawatirkan memicu inflasi impor serta memperberat beban utang luar negeri.
Marwan menekankan bahwa otoritas moneter dan fiskal tidak boleh meremehkan situasi ini karena dampaknya bisa langsung menekan daya beli masyarakat serta merusak iklim investasi di dalam negeri.
"Karena itu, respons kebijakan harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan tidak sekadar berorientasi jangka pendek," ujar Marwan Cik Asan, Anggota Komisi XI DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).
Sebagai langkah penanganan, Bank Indonesia disarankan untuk mengoptimalkan intervensi pada pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar offshore. Kendati demikian, Marwan mengingatkan agar operasi pasar tersebut dilakukan secara cermat demi menjaga ketahanan cadangan devisa.
Komunikasi kebijakan yang transparan juga dinilai krusial untuk membangun sentimen positif dan mengendalikan ekspektasi para pelaku pasar.
"Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibanding data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi," ujar Marwan Cik Asan, Anggota Komisi XI DPR RI.
Politisi tersebut turut mengapresiasi kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction, meski penerapannya harus ekstra hati-hati agar tidak memicu kepanikan baru. Pemerintah juga didesak memperketat pengawasan repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masih banyak ditempatkan di luar negeri.
"Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya," ujar Marwan Cik Asan, Anggota Komisi XI DPR RI.
Selain itu, perluasan kerja sama skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti China, Jepang, dan India dipandang sebagai solusi strategis mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Kementerian Keuangan pun dituntut aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui fleksibilitas pengelolaan pembiayaan.
"Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar," ujar Marwan Cik Asan, Anggota Komisi XI DPR RI.
Terkait kebijakan moneter, penyesuaian suku bunga acuan dinilai efektif menahan keluarnya modal asing dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kebijakan tersebut harus diambil secara gradual dan berbasis data agar tidak memicu kontraksi pada penyaluran kredit serta konsumsi masyarakat.
"Stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak, tetapi solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel," tutur Marwan Cik Asan, Anggota Komisi XI DPR RI.
