Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah sering kali menjadikan Selat Hormuz sebagai titik rawan internasional. Kondisi ini kemudian menarik perhatian global terhadap peran krusial Selat Malaka sebagai salah satu selat terpenting di dunia.
Ketegangan politik atau konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu arus pengiriman minyak global. Hambatan di Selat Hormuz dipastikan berdampak hingga ke Selat Malaka, baik berupa lonjakan harga energi maupun perubahan rute pelayaran.
Di sisi lain, Selat Malaka menghadapi tantangan internal yang berbeda, mulai dari kepadatan lalu lintas kapal, risiko kecelakaan, hingga isu keamanan maritim. Walau relatif lebih stabil secara geopolitik dibanding Hormuz, posisi Malaka tetap krusial karena menjadi titik sempit (chokepoint) yang sulit digantikan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak mengambil keuntungan dari Selat Malaka atas kondisi yang terjadi di Selat Hormuz saat ini, seperti dilansir dari Caritahu.
Sejarah Selat Malaka berkaitan erat dengan kejayaan kerajaan maritim besar di Asia Tenggara. Pada abad ke-7 hingga ke-13, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur ini dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan serta pelayaran.
Kerajaan Sriwijaya memanfaatkan posisi strategis Selat Malaka untuk mengontrol arus komoditas penting seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Setelah kemunduran Sriwijaya, peran ini dilanjutkan oleh Kesultanan Malaka pada abad ke-15.
Kesultanan Malaka berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi para pedagang dari Arab, India, hingga Tiongkok. Selat ini pun bertransformasi menjadi titik temu berbagai budaya sekaligus jalur distribusi barang global.
Memasuki era kolonial, kekuatan Eropa mulai memperebutkan kendali atas kawasan ini. Bangsa Portugis menjadi yang pertama menguasai Malaka pada 1511, disusul oleh Belanda, dan kemudian Inggris demi kepentingan ekonomi serta strategi militer.
Kepemilikan dan Status Hukum Internasional
Selat Malaka tidak dimiliki oleh satu negara secara penuh karena status geografisnya yang unik. Secara hukum internasional, selat ini berada di antara tiga negara pantai utama, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Pengelolaan Selat Malaka diatur berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea. Berdasarkan aturan PBB tersebut, Selat Malaka dikategorikan sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
Status ini memberikan hak lintas damai (right of transit passage) bagi kapal-kapal dari berbagai negara. Meski demikian, negara-negara pesisir tetap memiliki kewenangan penuh dalam menjaga keamanan, keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan perairan.
Perkembangan Kontemporer dan Tantangan Global
Hingga saat ini, Selat Malaka bertahan sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Diperkirakan lebih dari 80.000 kapal melintasi kawasan ini setiap tahunnya, termasuk armada tanker yang mengangkut minyak dari Timur Tengah menuju Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Peran strategis Selat Malaka semakin menebal dalam era globalisasi, terutama dalam menjaga rantai pasok energi dan perdagangan internasional. Namun, volume lalu lintas yang padat ini juga mendatangkan ancaman seperti perompakan, pencemaran laut, dan risiko kecelakaan.
Pemerintah negara-negara di sekitar Selat Malaka terus bekerja sama menggelar patroli bersama dan menerapkan teknologi navigasi modern untuk memastikan keselamatan jalur. Kendati muncul wacana jalur alternatif seperti pembangunan kanal di Thailand, Selat Malaka tetap menjadi rute utama yang sulit tergantikan.
