Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menghentikan alokasi minyak goreng rakyat atau Minyakita untuk program bantuan pangan guna dialihkan sepenuhnya ke pasar rakyat. Kebijakan yang diumumkan di Jakarta Pusat pada Senin (8/6/2026) ini diambil agar masyarakat dapat memperoleh komoditas tersebut dengan lebih mudah.
Pengalihan pasokan secara langsung ini diharapkan mampu memperlancar distribusi di tingkat pedagang kecil, seperti dilansir dari Detik Finance. Pihak Kementerian Perdagangan juga terus melakukan langkah koordinasi intensif bersama para produsen serta distributor nasional.
Keterlibatan pemangku kepentingan seperti Perum Bulog dan ID FOOD turut dipastikan dalam proses pengawasan arus barang. Hal ini dilakukan demi menjamin pasokan Minyakita benar-benar sampai ke target pasar yang dituju.
"Jadi, sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Pemerintah juga menyiapkan strategi fleksibel terkait komoditas jaring pengaman sosial ke depan. Jenis bahan pangan untuk bantuan kemasyarakatan bakal disesuaikan secara dinamis dengan memanfaatkan momentum fluktuasi harga di pasar.
"Misalnya telur lagi turun bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga yang tadi kerjasama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam ya. Ayam kalau harga turun juga bisa sabar MBG," terang Budi.
Penyerapan komoditas yang berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) akan diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pola ini diterapkan sebagai instrumen perlindungan bagi peternak dan petani saat harga jual barang pokok anjlok.
"Untuk harga yang di bawah HET. Kemarin misalnya telur, ya telur sempat harganya turun kita langsung berkoordinasi dengan MBG. Sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPPG di daerah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG," terang Budi.
Upaya stabilitas tidak hanya berfokus pada komoditas yang mengalami penurunan nilai jual. Pengawasan ketat di jalur distribusi tetap diberlakukan pada bahan pangan yang harganya melonjak melampaui batas acuan.
"Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan juga para distributor dan produsen," imbuh Budi.
