Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memantau langsung kondisi lapangan demi mengantisipasi dampak geopolitik global terhadap stabilitas harga barang dan jasa. Langkah ini menyusul capaian inflasi nasional yang berada di angka 2,42 persen secara tahunan pada April 2026, seperti dilansir dari Nasional.
Kondisi ekonomi makro tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026. Pertemuan ini diselenggarakan bersamaan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan.
Pemerintah daerah diminta tidak cepat puas dengan angka inflasi nasional saat ini karena fluktuasi ekonomi global masih terus membayangi.
"Kita masih bersyukur bahwa inflasi YoY masih di angka 2,42 persen pada April 2026. Namun, Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Tito menjelaskan bahwa posisi inflasi Indonesia saat ini masih jauh lebih stabil dan terkendali jika dibandingkan dengan lonjakan inflasi yang dialami oleh sejumlah negara lain akibat gejolak perekonomian dunia.
"Ada negara yang inflasinya sudah mencapai 612 persen. Bayangkan, harga barang dan jasa naik hingga enam kali lipat, sedangkan kita berada di angka 2,42 persen yang berarti masih terkendali," tegas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Menurut pemaparannya, sektor transportasi menjadi kontributor utama terhadap inflasi bulanan pada periode ini, sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau cenderung stabil.
Tito memberikan atensi khusus kepada daerah dengan inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera menyelesaikan kendala distribusi pangan, terutama untuk komoditas cabai merah.
"Sekali lagi, kita harus mengamati dampak kenaikan harga barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang," jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan instansi terkait seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.
