Kondisi fiskal Indonesia dipastikan tetap aman di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). Dilansir dari Money, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kekhawatiran bahwa program prioritas tersebut akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin (18/5/2026).
Pengendalian defisit anggaran Indonesia ditegaskan masih berada di bawah ambang batas aman sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga terus melakukan penghitungan anggaran secara cermat agar stabilitas APBN tidak terganggu oleh program-program baru tersebut.
Kritik dari media internasional The Economist yang menyebut pengelolaan fiskal Indonesia berantakan dinilai tidak berdasar jika dibandingkan dengan kondisi negara maju. Menkeu meminta pihak luar untuk melihat perbandingan riil rasio utang dan defisit yang dialami negara-negara Eropa saat ini.
"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Rasio utang pemerintah Indonesia tercatat masih berada di angka 40 persen, jauh lebih rendah daripada mayoritas negara Eropa yang posisinya sudah mendekati 100 persen terhadap PDB. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa manajemen keuangan negara masih berjalan pada jalur yang benar.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya. Utangnya berapa?" kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Sebelumnya, peluncuran program MBG dan koperasi desa sempat memicu kekhawatiran dari sejumlah ekonom serta lembaga internasional. Mereka memproyeksikan adanya potensi penyempitan ruang fiskal nasional apabila kebijakan itu tidak dibarengi dengan strategi peningkatan penerimaan negara yang signifikan.
"Itu mendekati 100 persen semua dari PDB, utang kita masih 40. Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
