Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik delapan pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa, 12 Mei 2026, guna menggantikan posisi pejabat lama yang dicopot. Langkah ini diambil setelah investigasi internal mengungkap kegagalan dalam pengendalian restitusi pajak serta pelaporan data yang tidak akurat.
Penyegaran struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan ini merupakan konsekuensi langsung dari temuan kasus pengembalian lebih bayar pajak. Dilansir dari Suara, dua pegawai telah resmi dibebastugaskan dari jabatan mereka karena dinilai memiliki rekam jejak yang menghambat kinerja pengawasan perpajakan.
Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pergantian personel tersebut memang memiliki kaitan erat dengan evaluasi kinerja pada unit yang menangani restitusi. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Keuangan terkait penataan ulang posisi struktural di lembaga tersebut.
"Saya lupa yang mana, ada dua orang yang di-nonjob-kan. Saya lupa. (Berkaitan dengan restitusi pajak) Itu, dan kinerjanya juga kita lihat seperti apa," katanya di Kantor Kemenkeu, dikutip Kamis (14/5/2026).
Menteri Keuangan menjelaskan lebih lanjut bahwa penilaian terhadap rekam jejak pejabat lama menjadi pertimbangan utama. Menurutnya, catatan kinerja individu sangat memengaruhi efektivitas pengawasan pajak di wilayah tugas masing-masing.
"Jadi ada track record mungkin yang itu mempengaruhi kinerja pajak di bagian yang dia awasin, yang dikerjakan oleh dia," lanjut Purbaya.
Berikut adalah daftar delapan pejabat baru yang menduduki posisi strategis di Direktorat Jenderal Pajak:
| No | Nama Pejabat | Jabatan Baru |
|---|---|---|
| 1 | Lindawaty | Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP |
| 2 | Ihsan Priyawibawa | Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan DJP |
| 3 | Suparno | Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan DJP |
| 4 | Tunjung Nugroho | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus |
| 5 | Paryan | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III |
| 6 | Edward Harmonangan Sianipar | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak |
| 7 | Dessy Eka Putri | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa |
| 8 | Devi Sonya Adrince | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang |
Sebelum pelantikan ini dilakukan, Kemenkeu telah melakukan audit mendalam terhadap lima pejabat tinggi yang memegang otoritas pengeluaran restitusi. Hasil investigasi menunjukkan adanya pengabaian dalam kontrol pencairan dana negara kepada wajib pajak.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Purbaya juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pegawai agar menjalankan instruksi pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan tidak akan menoleransi ketidakakuratan data yang disampaikan oleh staf dalam rapat internal.
"Jadi message-nya adalah, ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik. Jangan jor-joran. Jadi saya enggak main-main. Ada dua yang akan saya copot," lanjut Purbaya.
Ketidaksesuaian laporan menjadi poin krusial dalam kasus ini, mengingat Menkeu mendapatkan informasi yang keliru mengenai potensi pengembalian pajak tahun lalu. Laporan awal menyatakan angka restitusi rendah, namun realisasinya melonjak tajam saat tutup buku.
"Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan. Jadi itu yang saya perbaiki jangan sampai ada salah informasi lagi," tegas Purbaya.
