Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyangkal keras kritik dari media internasional The Economist mengenai program prioritas pemerintah yang dianggap berisiko membebani keuangan negara. Penegasan tersebut disampaikan Purbaya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, pada Senin (18/5/2026), dilansir dari Kompas.
Kondisi keuangan negara saat ini dipastikan oleh pemerintah tetap terjaga dengan baik dan berada di bawah ambang batas aman. Defisit anggaran tahun lalu tercatat sebesar 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB), sehingga situasi ekonomi nasional dinilai jauh lebih stabil dibandingkan beberapa kawasan lain.
"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah," kata Purbaya, Menteri Keuangan RI.
Kementerian Keuangan terus melakukan perhitungan matang terhadap pergerakan defisit anggaran agar tidak melampaui koridor hukum. Rasio utang Indonesia terhadap PDB juga diklaim masih berada di tingkat yang sangat aman, terutama jika disandingkan dengan rasio utang milik sejumlah negara maju.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya. Hutangnya berapa? Itu mendekati 100 persen semua dari PDB, hutang kita masih 40," kata Purbaya, Menteri Keuangan RI.
Indikator makroekonomi tersebut memperlihatkan kekuatan fundamental keuangan dalam negeri untuk membiayai program strategis. Purbaya menambahkan bahwa performa pengelolaan keuangan Indonesia semestinya mendapatkan respons positif dari media asing.
"Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita," kata Purbaya, Menteri Keuangan RI.
Sebelumnya, laporan yang diterbitkan oleh The Economist menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih sebagai kebijakan populis yang membutuhkan dana besar. Media asing itu mengkhawatirkan anggaran raksasa tersebut dapat merusak disiplin pengelolaan fiskal yang selama ini dijaga ketat oleh Indonesia.
Selain masalah anggaran, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dinilai media tersebut terlalu optimistis tanpa fondasi kuat. Kebijakan ekonomi Indonesia juga dianggap mengarah pada kapitalisme yang dipimpin negara, sehingga berpotensi mempersempit ruang pasar bebas dan memicu kekhawatiran para investor global.
Analisis media internasional itu ditutup dengan sorotan terhadap isu politik, di mana pemerintahan Presiden Prabowo dinilai melakukan sentralisasi kekuasaan. Pola kepemimpinan tersebut dikhawatirkan dapat memperlemah fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam tatanan demokrasi di Indonesia.
