Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu mengenai masyarakat yang mulai membatasi nominal belanja makan di warung tegal (warteg) maksimal sebesar Rp 20.000 akibat penurunan daya beli. Tanggapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/6/2026).
Dilansir dari Detik Finance, Purbaya menilai fenomena pembatasan pengeluaran tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut. Pemerintah tidak dapat langsung menarik kesimpulan mengenai kondisi daya beli masyarakat secara umum hanya berdasarkan temuan di beberapa warteg.
Purbaya menyatakan kehati-hatian harus diterapkan karena sampel yang diambil mungkin tidak mewakili kondisi keseluruhan secara akurat. Penurunan omzet di beberapa tempat bisa saja disebabkan oleh faktor persaingan usaha dagang.
"Gini, hal itu mungkin terjadi cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, saya bisa cari warteg yang memang jelek, mungkin lima warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing karena ada yang lebih bagus pindah ke sana. Itu yang kita harus hati-hati," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Guna membuktikan temuan tersebut, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berencana melakukan investigasi langsung ke lapangan. Purbaya menyatakan kesiapannya untuk mendatangi dan makan di warteg.
"Nanti kalau Anda di Warteg, saya coba datang makan di Warteg," sebut Purbaya, Menteri Keuangan.
Mengenai laporan dari asosiasi warteg yang mengeluhkan penurunan omzet anggotanya, Purbaya menekankan pentingnya verifikasi data agregat. Ia menyebutkan bahwa indikator ekonomi makro lainnya justru menunjukkan pertumbuhan konsumsi dan belanja masyarakat yang tetap kuat.
"Nanti saya cek lagi, tapi harus hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, kita harus hati-hati. Tapi kalau dari yang lain kan kelihatan yang agregat tuh tumbuhnya kenceng semua. Belanja juga tumbuhnya kenceng," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.
Kondisi konsumsi masyarakat dinilai masih kuat karena ditopang oleh sejumlah faktor stimulus ekonomi. Salah satunya adalah realisasi pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang sedang berjalan.
"Tapi ini saya investigasi kalau emang ini, saya akan tambah lagi stimulus ke perekonomian. Yang jelas awal-awal ini ada gaji ke-13 itu berapa, Rp 35 triliun ya? Yang udah cair Rp 30 triliun, yang akan masuk Rp 40 triliun," imbuh Purbaya, Menteri Keuangan.
Untuk mengukur kondisi kesehatan ekonomi nasional secara menyeluruh, pemerintah tetap bersandar pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Purbaya menjelaskan anggaran besar dikeluarkan setiap tahun agar survei dan sensus ekonomi nasional menghasilkan data akurat.
"Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS untuk menangkap data-data seperti itu. Sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau secara lebih akurat. Kalau enggak ngapain saya ngeluarin berapa setiap tahun, Rp 7 triliun? Lebih ya untuk survey itu kita keluarkan Rp 7 triliun kemarin untuk sensus sama melengkapi DTSEN," terang Purbaya, Menteri Keuangan.
Prinsip kehati-hatian dalam penarikan kesimpulan data ini turut dikaitkan Purbaya dengan pengalamannya saat menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ia mengingatkan agar tidak melakukan kesalahan generalisasi dari sampel yang terbatas.
"Saya pernah dikritik sama para profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya buat modal ekonometri, di Amerika ya. Terus saya run. Terus hasilnya. Ini dipengaruhi oleh ABCD. Jadi ini pasti betul Pak. Dia billing, kamu melakukan fishing expedition. Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke tempat, kamu lempar jaring. Terus di situ dapat ikan kan? Ada ikan ABCD. Kamu simpulkan ikan di laut adalah ABCD. Padahal laut kan luas. Itu yang harus kita cegah," tutup Purbaya, Menteri Keuangan.
