Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah tudingan media asing yang menyebut dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (18/5/2026).
Dua kebijakan yang mendapat sorotan tajam tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. Seperti dilansir dari Detik Finance, pemerintah menegaskan bahwa tata kelola fiskal tetap terjaga dengan baik di bawah ambang batas yang ditentukan.
Pengendalian defisit anggaran menjadi bukti kemampuan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Penegasan mengenai kondisi keuangan negara yang aman tersebut disampaikan langsung oleh pihak kementerian.
"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% dari PDB, tahun lalu bukan 2,9% lho malah 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi, nggak ada masalah," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kritik dari media asing The Economist dinilai tidak sesuai dengan fakta keberhasilan pengelolaan anggaran di dalam negeri. Pemerintah justru menyoroti balik kondisi keuangan sejumlah negara lain yang mengalami defisit lebih besar.
"Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh negara-negara di Eropa berapa defisitnya," tegas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Selain masalah defisit tahunan, indikator kesehatan fiskal Indonesia juga ditunjukkan melalui pengelolaan utang negara yang dinilai masih sangat aman. Rasio utang Indonesia saat ini tercatat berada jauh di bawah standar global yang ditetapkan sebesar 40 persen.
"Utangnya juga berapa? Itu mendekati 100% semua utangnya, kita masih mendekati 40%," sebut Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Melalui pencapaian indikator-indikator keuangan tersebut, pemerintah menilai publikasi internasional seharusnya memberikan apresiasi yang objektif. Narasi negatif yang berkembang dianggap tidak mencerminkan realitas tata kelola keuangan yang berjalan.
"Seharusnya The Economist memuji kita," pungkas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
