Tiga menteri Kabinet Merah Putih menggelar pertemuan dengan Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta pada Selasa sore, 19 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh para investor asal China, khususnya pada sektor pertambangan dan hilirisasi di Indonesia.
Pejabat yang hadir dalam koordinasi tersebut adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dilansir dari Detik Finance, agenda ini turut dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan perusahaan asal China yang beroperasi di Indonesia.
Pemerintah berupaya mencari jalan keluar agar operasional perusahaan asing tersebut tetap berjalan dengan baik, sekaligus memastikan negara mendapatkan penerimaan yang optimal. Selain membahas kendala regulasi, para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu tersebut mengharapkan adanya jaminan pasokan bahan baku komoditas mineral penting untuk menopang industri hilirisasi.
"Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Bahlil menambahkan bahwa pemenuhan bahan baku komoditas nikel serta bauksit untuk kebutuhan industri hilirisasi tidak menghadapi kendala pasokan.
"Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi," ujarnya.
Menteri ESDM juga menepis anggapan bahwa pertemuan ini digelar secara khusus untuk menindaklanjuti surat keluhan investasi yang sebelumnya dikirimkan Kadin China kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, koordinasi dan evaluasi berkala merupakan agenda rutin yang kerap dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi dan BKPM.
"Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan," ujarnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa esensi utama dari pertemuan ini adalah untuk mendengarkan serta menyerap seluruh aspirasi maupun permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha di lapangan.
"Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya mengonfirmasi bahwa substansi dari keluhan para pengusaha tersebut sebenarnya telah disampaikan secara formal melalui sepucuk surat tertulis yang ditujukan langsung kepada kepala negara.
"Ada banyak Kadin nya China sini yang bikin surat ke Presiden," ujarnya.
Berdasarkan salinan dokumen yang beredar, Kadin China secara spesifik menyoroti kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan penyimpanan 50 persen devisa di bank milik negara selama minimal satu tahun karena dinilai mengganggu likuiditas. Di samping itu, mereka mengeluhkan rencana kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara serta penerapan bea keluar yang berpotensi meningkatkan biaya produksi hilirisasi.
