PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersiap menuntaskan proses penggabungan dengan PT Industri Kereta Api (Persero) pada tahun ini sebagai langkah efisiensi Badan Usaha Milik Negara. Integrasi kedua perusahaan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, seperti dilansir dari Detik Finance pada Rabu (3/6/2026).
Skema penggabungan menetapkan PT KAI sebagai perusahaan induk atau holding, sedangkan PT INKA akan memegang peran sebagai sub holding. Langkah restrukturisasi ini diambil pemerintah demi merampingkan jumlah perusahaan pelat merah agar operasional berjalan lebih efektif.
"Oh iya itu arahan Danantara. Iya, pokoknya (rampung) tahun ini," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI saat ditemui usai rapat dengan Komisi VI di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pihak manajemen memastikan bahwa penyatuan korporasi ini berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Holding, kita holding. INKA jadi sub holding," tutur Bobby Rasyidin.
Rencana integrasi ini mendapat dukungan dari parlemen, yang mengonfirmasi bahwa kesepakatan formal kedua pihak akan disahkan menjelang akhir tahun.
"Saya secara pribadi dan fraksi juga mungkin setuju, di sini ada surat dari BP BUMN, di mana ada rencana integrasi KAI sama INKA, ini sangat bagus. Dan rencananya akan ada tanda tangan di November, tanda tangan akuisisi INKA di November," sebut Rizal Bawazier, Anggota Komisi VI DPR RI saat rapat dengan Bobby.
DPR RI menekankan pentingnya sinergi ini agar bisa menekan ketergantungan pasokan sarana perkeretaapian dari luar negeri secara bertahap.
"Karena kalau kita lihat di sini memang masih banyak terus terang kereta-kereta yang diimpor, sayang sekali pemanfaatan INKA ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memproduksi yang dibutuhkan oleh KAI. Sayang sekali kalau harus terus impor dari Jepang atau China. Ini yang saya pikir Danantara mau, di mana memanfaatkan INKA sebaik-baiknya," beber Rizal Bawazier.
Guna memperkuat struktur keuangan sub holding baru, parlemen menyarankan adanya pengalihan prioritas modal kerja dari perusahaan induk.
"(INKA) kalau ada masalah minta dukungan ke KAI. Investasi-investasi KAI yang belum perlu mendingan buat dukung INKA. Jangan kita terlalu banyak impor lagi," tutup Rizal Bawazier.
